Makassar (ANTARA) - Untuk mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungutan liar, PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo Regional 4 dan masyarakat maritim menandatangani Pakta Integritas Bersama.
“Sebagai bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Pelindo Regional 4 dan masyarakat maritim menandatangani Pakta Integritas Bersama,” kata Kepala Daerah Pelindo 4 Dwi Rahmad Toto di Makassar, Rabu.
Menurut dia, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dengan pimpinan instansi di lingkungan Pelabuhan Makassar, antara lain Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Ghoefron Koerniawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Brigjen Pol Capt Hermanta. , Komandan Lantamal (Danlantamal) VI Makassar Laksamana Pertama TNI Benny Sukandari Kapolsek Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Selain itu, lanjutnya, asosiasi yang mendukung dan juga menandatangani Pakta Integritas adalah Ketua DPC INSA Makassar Capt Zulkifli Syahril, Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Sulselbar Syaifuddin Syahrudi, Ketua DPD GPEI Sulselbar, Arief R. Pabettingi, dan Ketua Umum DPD GINSI Sulsel Abidin Renreng.
Adapun Pakta Integritas salah satu isinya berbunyi “Janji untuk melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik”.
Baca juga: Pelindo Regional 4 salurkan modal kerja Rp2,15 miliar untuk UMKM di Sulsel
Baca juga: Pelindo siap lakukan pembebasan lahan akses tol Makassar New Port
Komitmen bersama itu akan menjadi dasar upaya mewujudkan pelabuhan yang bersih di lapangan.
Sementara itu, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo dalam pertemuan virtual tersebut mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta hal-hal yang bertentangan dengan integritas.
Semua itu, lanjutnya, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bebas, bersih, profesional dan efisien, sehingga tujuan pemerintah lebih kompetitif dalam hal “biaya logistik” dengan negara tetangga.
“Dengan cara ini, kami juga meningkatkan indeks kinerja logistik Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara di Asean dan juga di Asia dapat terwujud,” ujarnya.
