Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung mengklarifikasi bahwa angka nol (0) pada sub tes yang bersifat menggugurkan seperti tes psikotes, tes kejiwaan, dan tes kesehatan bukan merupakan nilai, melainkan kode bagi peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Klarifikasi tersebut merupakan tanggapan Kejaksaan Agung terhadap pemberitaan di beberapa media terkait Ketua DPD RI yang meminta Kejaksaan Agung untuk memberi penjelasan terkait hasil tes psikotes dan tes kesehatan yang diberi angka nol.
"Sedangkan, angka satu (1) merupakan kode bagi peserta yang Memenuhi Syarat (MS)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Penilaian tersebut berbeda halnya dengan sub tes yang memiliki bobot atau yang bukan bersifat menggugurkan seperti wawancara, CAT, kesamaptaan, beladiri, ataupun praktik kerja. Range penilaian untuk sub tes yang memiliki bobot dan bukan bersifat menggugurkan adalah angka 0-100.
Leonard juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjelaskan secara terbuka kepada seluruh calon pelamar mengenai komponen penilaian seleksi yang terdiri dari berbagai sub tes yang memiliki bobot nilai, serta ada sub tes yang bersifat menggugurkan, yakni psikotes, kejiwaan, dan kesehatan.
"Di mana tiga sub tes yang bersifat menggugurkan mutlak diperlukan dalam rangka menjaring calon pegawai Kejaksaan RI yang sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku penegak hukum," tutur dia.
Pegawai Kejaksaan RI tidak hanya memerlukan kecerdasan secara intelektual, tetapi juga didukung dengan kesiapan mental, potensi, psikis, maupun kesehatan jiwa dan kesehatan fisik yang mumpuni.
Dalam rangka menjamin objektivitas, ucap dia melanjutkan, penunjukan tim konsultan SDM yang menjalankan psikotes dan tes kejiwaan dilakukan secara lelang terbuka melalui e-procurement atau lelang elektronik sehingga independensinya terjaga.
Sedangkan, tes kesehatan diselenggarakan secara serentak di berbagai rumah sakit daerah yang selanjutnya dinilai secara terpusat oleh Tim Dokter Independen Kejaksaan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.
"Dari penjelasan tersebut, Kejaksaan Agung telah memberikan pelurusan dan informasi kepada masyarakat atas pemberitaan dimaksud," ujar Leonard.
Berita Terkait
Pengajuan kasasi dan PK di MA secara elektronik diberlakukan mulai 1 Mei 2024
Minggu, 28 April 2024 13:17 Wib
Tekad Kejaksaan Agung tuntaskan kasus megakorupsi PT Timah
Minggu, 28 April 2024 11:21 Wib
Polri gelar Operasi Puri Agung 2024 amankan WWF ke-10 di Bali
Kamis, 25 April 2024 16:14 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib
MA menetapkan Suharto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial
Selasa, 23 April 2024 13:05 Wib
Bhayangkara FC jaga asa bertahan di Liga 1 Indonesia usai gilas Persik 7-0
Selasa, 16 April 2024 21:59 Wib
Sandra Dewi: Tolong lihat data yang benar
Kamis, 4 April 2024 15:02 Wib
Sandra Dewi datangi Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus timah
Kamis, 4 April 2024 10:07 Wib