Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero), memperbaiki basis data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
"Apa basis data Kementerian BUMN, PLN, dan Pertamina dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi?" tanya Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Rieke mengatakan hal itu ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Aceh, Senin (8/8).
Dalam kunker tersebut dihadiri para mitra kerja Komisi VI DPR RI, antara lain, Kementerian BUMN, PT PLN, PT Pertamina, PT Pertamina Parta Niaga, PT Pertamina Gas Negara, PT Pertamina Arun Gas, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina Hulu Rokan.
Dari penjelasan Kementerian BUMN terkait dengan data penerima subsidi BBM dan listrik, menurut Rieke, tidak dijelaskan secara perinci sehingga dirinya menduga belum ada basis data akurat dan aktual.
Ia mengutarakan bahwa Kementerian BUMN tidak bisa sepihak menentukan penerima subsidi BBM dan listrik karena terkait dengan Kementerian Sosial atau institusi negara yang memiliki otoritas memproduksi serta mengelola data penerima subsidi.
"Ini harus dibawa dalam Rapat Komisi VI DPR. Saya kecewa ketika yang diributkan terkait dengan aplikasi. Apa pun aplikasinya terserah namun harus transparan," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Rieke, meminta agar penerima subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran sehingga persoalan tersebut harus tuntas dari di hulu.
Kalau mau penerima subsidi tepat sasaran, lanjut dia, harus ada basis data yang akurat dan aktual serta terintegrasi dengan basis data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Perbaiki basis data penerima subsidi BBM dan listrik
Berita Terkait
Kuasa Hukum korban dugaan asusila baru laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP RI
Jumat, 19 April 2024 17:51 Wib
KPU meyakini hasil Pemilu 2024 tidak akan dibatalkan
Jumat, 19 April 2024 15:19 Wib
KPU: Putusan PHPU adalah kewenangan hakim MK
Jumat, 19 April 2024 15:17 Wib
Ketua KPU akan menanggapi tuduhan asusila di waktu yang tepat
Kamis, 18 April 2024 19:45 Wib
Menlu Wang Yi: Kerja sama RI-China wujudkan cita-cita kedua negara
Kamis, 18 April 2024 15:38 Wib
Analis ekonomi: Konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:31 Wib
KPU optimistis Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan UU
Rabu, 17 April 2024 16:11 Wib
Kemenpora berharap kehadiran Red Sparks bisa bangkitkan voli di Indonesia
Rabu, 17 April 2024 10:54 Wib