Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, mengatakan, perbedaan politik bukan sebuah masalah dalam melaksanakan pembangunan.
"Meskipun kini, saya dan Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM (SDK) berbeda partai, karena setelah keluar dari Golkar, beliau memilih pindah ke Partai Demokrat dan memimpin partai itu di Provinsi Sulbar, maka itu bukan masalah dan justru hubungan kami masih tetap harmonis,"kata Anwar Adnan Saleh yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulbar, di Mamuju, Sabtu.
Dia mengatakan, itu disela-sela acara bihalal yang digelar Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Mamuju di Hotel Maleo Mamuju.
Anwar mengaku tidak memiliki masalah secara pribadi maupun secara politik dengan Bupati Mamuju yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Sulbar, setelah Bupati Mamuju sebelumnya keluar dari Partai Golkar.
Justru kata dia, dirinya dan SDK berkomitmen akan bersama membawa pemerintahan yang dipimpinnya melaksanakan pembangunan agar terus berkembang di Provinsi Sulbar.
"Jadi kalaupun akhirnya harus berbeda politik dengan pak SDK, maka urusan politik tidak akan dibawa keurusan pembangunan itu sudah menjadi komitmen karena memang tidak ada hubungannya, dan justru kalau urusan politik dibawa pada urusan pembangunan, maka akan menjadi penghambat jalannya pembangunan yang lebih baik di sulbar,"katanya.
Ia mengatakan, perbedaan politik bukan sebuah masalah dan harus dijadikan masalah membangun daerah karena tujuan hakiki dan muara dari politik itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat
"Perbedaan politik itu sebuah kewajaran dan bukan masalah karena dalam politik memiliki satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan,"katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, dengan hikmah halal bihalal maka pemerintah di Sulbar dan Mamuju akan terus bersinergi membangun sulbar dengan membangun keharmonisan menyusun program pembangunan dengan mengesampingkan urusan politik.
"Memang selama ini pemerintah di Sulbar dan Mamuju kurang harmonis melaksanakan pembangunan, akibatnya ada jalan yang dibangun pemerintah ditingkat Provinsi juga di bangun pemerintah di Mamuju sehingga program jalan tersebut dibangun dua kali dan menjadi temuan karena dibangun menyalahi aturan, dan itu kita sadari makanya menjadi evaluasi,"katanya.
Sementara itu Bupati Mamuju Drs Suhardi Duka MM yang hadir diacara halal bihalal itu mengatakan, Pemerintah di Mamuju juga akan menjauhkan urusan politik dalam urusan pembangunan agar pembangunan di Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulbar selaras dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah di Sulbar.
"Pemerintah di Mamuju juga menyadari, bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi harus dimaksimalkan demi pembangunan yang lebih baik di Mamuju, pertumbuhan ekonomi mencapai 10 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi delapan persen, harus ditingkatkan lagi dengan sinergi pembangunan yang lebih baik dari jajaran pemerintah di sulbar maupun di Kabupatennya,"katanya. (T.KR-MFH/M009)
Berita Terkait
Bupati Gowa berikan hadiah umrah kepada 10 ASN-Non ASN
Selasa, 2 Januari 2024 16:00 Wib
Pemkab Gowa edukasi Core Values BerAKHLAK bagi ASNnya
Senin, 20 November 2023 20:06 Wib
Istri Bupati Gowa membantah bergaya hidup mewah
Jumat, 20 Oktober 2023 18:03 Wib
Indonesia Open 2023 - Adnan/Nita petik pelajaran penting setelah hadapi Zheng/Huang
Selasa, 13 Juni 2023 13:52 Wib
Thailand Open 2023 - Ganda campuran Adnan/Nita selangkah lagi tampil di babak utama
Selasa, 30 Mei 2023 14:06 Wib
Bawaslu RI umumkan tujuh komisioner baru Bawaslu Sulsel
Minggu, 7 Mei 2023 17:38 Wib
Warga Palestina yang mogok makan tewas di penjara Israel
Selasa, 2 Mei 2023 12:29 Wib
Orleans Masters - Adnan/Nita lolos ke babak kedua meski belum bermain nyaman
Kamis, 6 April 2023 7:08 Wib