Makassar (ANTARA) - Bupati Bantaeng Ilham Azikin Soelthan menyampaikan langsung permintaannya kepada anggota Komisi VII DPR agar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerahnya bisa ikut mengelola limbah "slag" nikel.
"Tidak banyak, minimal limbah 'slag' nikel itu bisa dikelola oleh para pekerja, khususnya pelaku UMKM di Bantaeng agar masyarakat setempat juga bisa merasakan dampak positif dari tambang kita," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Ilham Azikin mengatakan, aspirasi mengenai keinginan pelaku usaha UMKM ikut mengelola limbah slag nikel dikemukakan langsung kepada anggota Komisi VII DPR Andi Ridwan Wittiri, beberapa waktu lalu.
Dia menyatakan, tambang PT Huadi Nickel Alloy mampu menghasilkan dua juta ton limbah slag nikel di Kabupaten Bantaeng yang terus menumpuk dan memiliki potensi untuk dikelola oleh UMKM.
"Kita tentu berharap ada atensi dari Pemerintah Pusat dan komisi VII DPR RI terkait dukungan untuk mengelola slag nikel ini. Ini adalah pendekatan hilirisasi, muaranya adalah pada pemberdayaan UMKM kita di Bantaeng," tuturnya.
Dia mengatakan, dua juta ton slag nikel yang bisa dikelola oleh UMKM itu, bisa diubah menjadi batu batako atau bahan bangunan lainnya untuk kegiatan infrastruktur.
Menurut dia, pembangunan ibu kota negara (IKN) membutuhkan banyak bahan material dan ia mengaku jika sebagian kebutuhan itu bisa dipenuhi dan dipasok dari Bantaeng.
"Terkait dengan pasar, IKN (Ibu Kota Negara) adalah pasar paling potensial. Dengan begitu, keberadaan industri ini akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar," ujar dia.
Ilham Azikin menambahkan, Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut ada 3.100 hektare lahan untuk kawasan ini. Sayangnya, infrastruktur pelabuhan belum mampu mengakomodasi dengan baik aktivitas industri di kawasan ini.
"Kawasan industri ini semakin eksis dan aktivitas-nya terus bertambah. Sementara infrastruktur pelabuhan belum begitu memadai. Oleh karena itu, kami memohon agar keberadaan infrastruktur pendukung bisa menjadi perhatian legislatif," ujarnya.
Berita Terkait
DJP Sulselbartra serahkan tersangka kasus smelter nikel ke kejaksaan
Rabu, 24 April 2024 13:14 Wib
Jusuf Kalla meninjau peleburan nikel di smelter Luwu
Selasa, 23 April 2024 11:02 Wib
Kemenko Polhukam minta Pemkab Luwu Timur berkomitmen berantas pertambangan ilegal
Kamis, 7 Maret 2024 19:50 Wib
Tambang ore nikel di Morowali
Minggu, 7 Januari 2024 18:31 Wib
DPR RI meminta IMIP segera realisasikan uang duka korban kebakaran
Jumat, 29 Desember 2023 21:45 Wib
Kemenko Marves pastikan tunggu hasil investigasi kecelakaan kerja ITSS di Morowali Sulteng
Kamis, 28 Desember 2023 11:19 Wib
Kemenperin turunkan tim penanganan kecelakaan kerja di ITSS Morowali Sulteng
Minggu, 24 Desember 2023 21:48 Wib
Stafsus Mendag : Indonesia diuntungkan terkait banding nikel di WTO
Minggu, 3 Desember 2023 12:32 Wib