Makassar (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) menggandeng Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) dan Pusat Studi Pancasila Unhas sebagai mitra melakukan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Hasil Kajian Peraturan Daerah Kab Enrekang No 5/2021 tentang Pandai Baca Al Quran.
Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP Johan Johor Mulyadi melalui keterangannya di Makassar, Kamis mengatakan Perda Enrekang No 5/2021 tentang Baca Tulis Al Quran mengedepankan ancaman dan hukuman bagi masyarakat yang tidak mampu membaca dan menulis Al Quran.
"Keberadaan perda ini justru mengebiri hak konstitusional warga seperti warga yang tidak bisa mencalonkan diri menjadi pejabat publik, guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak bisa naik pangkat, dan para pelajar yang tidak bisa lulus sekolah hanya karena tidak bisa membaca dan menulis Al Quran," ujarnya.
Johan menambahkan di sisi lain, pihak Pemerintah Daerah Enrekang tidak menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran Al Quran guna kemudahan pembelajaran Al Quran bagi masyarakat Enrekang, seperti menyediakan anggaran untuk guru mengaji dan membuka kelas mengaji baik di mushola maupun di masjid-masjid Enrekang.
Atas permasalahan ini, jajaran BPIP telah menggandeng FH Unhas dan Pusat Studi Pancasila Unhas.
Menurut Johan, akhir-akhir ini kerap terjadi kasus intoleransi, radikal, dan separatisme di Indonesia akibat absen-nya pengajaran Pancasila selama kurang lebih 20 tahun.
"Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat yang terpengaruh kasus negatif akan mengganti ideologi pancasila dengan yang lain," kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Nur Ichwan mengatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perda tersebut, jajaran pemimpin harus dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya agar patuh terhadap perda yang berlaku di daerah itu.
“Semua dari bupati hingga jajaran di bawahnya harus memberikan contoh penerapannya. Seperti penerapan Pancasila, kita tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk menerapkan Pancasila kalau aparat-nya tidak bisa menerapkan hal serupa,” jelas Nur Ichwan.
Nur Ichwan juga sependapat dengan pernyataan Johan bahwa masyarakat Enrekang yang kesulitan dalam mengikuti perda tersebut harus diberikan fasilitas pembelajarannya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP gandeng FH Unhas monev Perda Pandai Baca Alquran di Enrekang
Berita Terkait
Wasekjen: Sikap PDIP soal koalisi atau oposisi akan dibahas pada Rakernas 26 Mei
Sabtu, 27 April 2024 19:59 Wib
Anies menghormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
Sabtu, 27 April 2024 19:51 Wib
KPU konsolidasikan persiapan PHPU Pileg 2024
Jumat, 26 April 2024 15:27 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Ganjar mengaku akan hadiri penetapan pemenang pilpres bila dapat undangan
Rabu, 24 April 2024 13:16 Wib
Hasyim: Penetapan paslon terpilih Prabowo-Gibran sesuai Keputusan KPU 504/2024
Rabu, 24 April 2024 12:51 Wib
KPU RI menetapkan Prabowo-Gibran jadi presiden-wapres terpilih Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 12:37 Wib
KPU gelar rakor hadapi PHPU Pileg pasca-PHPU Pilpres usai
Rabu, 24 April 2024 9:09 Wib