Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami soal bisnis dan perusahaan milik anak penjabat (Pj) Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, Burhanuddin.
“Masih didalami, sepertinya belum ada apa-apa, karena ada usahanya juga, anaknya juga ada bisnis tapi lagi kita dalami,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat.
Pahala mengatakan KPK akan mempelajari dan mendalami soal kewajaran harta yang dimiliki oleh keluarga Pj Bupati Bombana.
Salah satu hal yang menjadi perhatian tim apakah perusahaan milik Burhanuddin dan keluarganya pernah mengerjakan proyek-proyek di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kita lagi cari misalnya kalau anaknya punya perusahaan, perusahaannya main di Pemda enggak? Yang begitu kita cari,” ujar Pahala.
Pj Bupati Bombana Burhanuddin menjadi perhatian warganet setelah akun TikTok @putrahedonis mengunggah soal gaya hidup mewah Burhanuddin dan keluarganya. Unggahan tersebut viral di media sosial dan menuai berbagai respon dari publik.
Hal itu kemudian mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian mengundang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK dalami bisnis anak Pj Bupati Bombana Burhanuddin
Berita Terkait
Burhanuddin enggan komentari putusan MK melarang jabatan Jaksa Agung dari parpol
Selasa, 5 Maret 2024 17:46 Wib
Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun BUMN ke Kejagung
Selasa, 3 Oktober 2023 14:34 Wib
Jaksa Agung imbau jajarannya terus berusaha wujudkan keadilan substantif
Minggu, 26 Februari 2023 14:10 Wib
Jaksa Agung mengingatkan jajarannya terapkan pola hidup sederhana
Sabtu, 4 Februari 2023 18:22 Wib
Kejagung menerima 641 aduan terkait mafia tanah
Kamis, 29 Desember 2022 8:19 Wib
Kejagung dan Kemendag sepakati pencegahan korupsi sektor perdagangan
Jumat, 16 September 2022 13:16 Wib
Jaksa Agung Burhanuddin akan gunakan "tangan besi" untuk tegakkan integritas
Jumat, 29 Juli 2022 18:23 Wib
Direktur Indikator: Perlu instrumen lain untuk mengukur kinerja lembaga penegak hukum
Minggu, 24 Juli 2022 19:47 Wib