Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani melakukan diseminasi Program Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sebagai upaya pencegahan stunting untuk seluruh kabupaten/kota seluruh Sulsel yang digelar di Makassar, Selasa.
Serangkaian program KPP untuk pencegahan stunting terdiri dari dukungan penyusunan strategi KPP pada kabupaten/kota, pelatihan berjenjang untuk penguatan posyandu dan konseling PMBA, kampanye media, dan mobilisasi masyarakat.
Direktur Jenewa Madani Surahmansah Said mengatakan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama atau pelopor di Indonesia dalam peluncuran buku Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam percepatan penurunan stunting.
"Kita yakin, upaya ini akan menjembatani penurunan angka stunting lewat berbagai rangkaian program," ujarnya.
Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko menderita penyakit kronis di masa dewasa. Saat ini Indonesia memiliki tantangan besar dalam menurunkan angka stunting.
Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022 menunjukkan 21,6 persen balita mengalami stunting dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar dengan persentase 27,2 persen.
Diawali diseminasi, kegiatan itu digelar untuk mendorong kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Strakom) di wilayahnya masing-masing melalui pedoman strategi KPP sebagai acuan.
Selain itu, juga melakukan rangkaian intervensi untuk perubahan perilaku dengan memperhatikan 4 aspek utama KPP, yaitu advokasi, mobilisasi masyarakat, kampanye, dan komunikasi antar Pribadi.
"Kami akan melakukan beberapa kegiatan untuk berkontribusi dalam penurunan stunting dengan pendekatan daerah, pemerintahan maupun non-pemerintahan harus saling kolaborasi," kata Perwakilan UNICEF Jakarta Ninik Sukotjo.
Pada 2022, Yayasan Jenewa Madani Indonesia dan UNICEF memfasilitasi penyusunan pedoman strategi KPP dalam Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Selatan yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Buku pedoman ini merupakan pedoman pertama untuk penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting tingkat provinsi yang pertama di Indonesia.
Darmawan Bintang selaku Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan buku ini akan sangat membantu pencegahan stunting di Sulawesi Selatan. Selain itu, pola asuh dan makanan sangat penting untuk menurunkan stunting.
"Memprihatinkan saat ini karena adanya persepsi keliru di masyarakat terkait makanan, contohnya tidak boleh makan telur karena dapat menyebabkan bisul padahal gizi pada telur sangat baik untuk mencegah terjadinya stunting," kata dia.*
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UNICEF dan Pemprov Sulsel diseminasi program KPP cegah stunting
Berita Terkait
Dinsos minta tim PKH dukung penurunan prevalensi stunting di Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:37 Wib
Prevalensi stunting di Pinrang Sulsel turun 3,3 persen pada 2023
Rabu, 1 Mei 2024 17:51 Wib
PKK Makassar menekankan sinergisitas dalam percepatan stunting
Rabu, 1 Mei 2024 15:56 Wib
Penjabat Bupati Mamasa: Kemendagri mengapresiasi upaya tekan inflasi
Selasa, 30 April 2024 0:13 Wib
Kemendagri minta Pemkot Palopo menyusun ketersediaan bahan pokok
Jumat, 26 April 2024 0:16 Wib
Pemprov Sulsel fokus pada isu stunting di Musrembang RPJPD
Selasa, 23 April 2024 10:02 Wib
Pj Gubernur Sulsel mencanangkan Gerakan Peduli Stunting di Wajo
Senin, 22 April 2024 22:57 Wib
Pemprov Sulsel mencanangkan program Gadis untuk turunkan stunting
Senin, 22 April 2024 16:08 Wib