Luwu Timur, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Dewan Pengurus Daerah PKS Luwu Timur menilai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 cenderung dipaksakan dan rawan penyimpangan.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suardi Ismail mengemukakan hal itu saat rapat koordinasi Dewan Pengurus Daerah PKS Luwu Timur, Rabu.
Dia mengatakan keanehan terjadi dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2014.
Agenda pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD Lutim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sedianya dilaksanakan hingga Kamis (19/12) sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lutim, ternyata dipaksakan berakhir Selasa (17/12) tanpa alasan yang jelas.
"Kejanggalan juga semakin tampak karena ternyata masih ada enam SKPD yang belum tuntas dibahas, padahal SKPD tersebut adalah penyerap anggaran terbesar dalam APBD Lutim tahun 2014," kata Suardi Ismail.
Suardi menyebutkan SKPD yang belum tuntas dibahas adalah Rumah Sakit I La Galigo, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten (DPPKAD).
"Sebagai contoh, anggaran Rumah Sakit I La Galigo ditetapkan akan menyerap anggaran sebesar Rp77 milliar atau sekitar 12 persen dari APBD Lutim tahun 2014 yang jumlah totalnya mencapai 980 milliar, padahal di awal pembahasan anggaran untuk RS I La Galigo hanya sebesar 49 milliar," jelas pria yang telah sembilan tahun menjadi anggota DPRD Lutim ini.
Menurutnya, peningkatan yang signifikan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Sebelum dibahas, APBD Lutim 2014 hanya berjumlah Rp922 milliar, namun meningkat menjadi Rp980 milliar saat ditetapkan.
Kejadian yang tidak lazim ini telah dipertanyakan oleh Suardi saat pembahasan antara badan anggaran dan pemerintah daerah, tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari pimpinan rapat.
Demikian juga pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil rapat badan anggaran tersebut, interupsi dari Suardi tidak dihiraukan. Sehingga Fraksi PKS melalui Suardi menyatakan sikap tidak bertanggungjawab terhadap ke enam SKPD yang belum diselesaikan pembahasannya tersebut.
"Percepatan jadwal rapat pembahasan APBD ini adalah yang pertama kali terjadi di DPRD Luwu Timur. Adanya pembahasan yang belum tuntas dan tidak jelasnya alasan percepatan membuat publik patut untuk mencurigai adanya pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan APBD Lutim tahun 2014 ini untuk kepentingan tertentu," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
PLN Tomoni siap mendukung pasokan listrik untuk roadshow Budaya Luwu Timur
Minggu, 19 Mei 2024 14:45 Wib
Pj Bupati Luwu mengajak seluruh pihak sukseskan Pilkada Serentak 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:42 Wib
75 PPK Luwu Utara diminta sukseskan Pilkada damai dan bermartabat
Jumat, 17 Mei 2024 22:34 Wib
Bupati Luwu Timur minta 55 anggota PPK jaga integritas Pilkada 2024
Jumat, 17 Mei 2024 11:50 Wib
PLN UID Sulselrabar sebut listrik di Luwu pulih 98,3 persen
Kamis, 16 Mei 2024 19:50 Wib
Pj Gubernur Sulsel lepas bantuan Pangkostrad ke Luwu
Kamis, 16 Mei 2024 15:53 Wib
PT Vale berikan layanan "trauma healing" bagi korban bencana di Luwu Sulsel
Kamis, 16 Mei 2024 6:03 Wib
Kemensos dan Dinsos Sulsel lakukan trauma healing di posko pengungsian Luwu
Rabu, 15 Mei 2024 20:55 Wib