Makassar (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Focus Group Discussion “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” dengan subtema “Budaya Hukum”.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin MKes PhD, SpBM (K), dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan, etika dan budaya hukum merupakan dua pilar penting dalam penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Kami memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPIP. Ini merupakan forum yang membahas bersama tentang dua pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dan diharapkan akan menghasilkan sebuah perumusan yang strategis untuk Indonesia,” jelas Prof Ruslin.
Sekretaris Utama BPIP Dr Tonny Agung Arifianto, dalam sambutannya menyampaikan pada tema Etika Budaya Hukum ini, secara umum ingin memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi.
Ia menilai, semua pihak perlu menciptakan iklim budaya hukum yang taat dan beretika demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD RI 1945.
“Saya berharap kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.
Sementara Prof A Pangerang Moentha, SH MH sebagai pemateri sesi Budaya Hukum menyampaikan perlunya diinisiasi pembentukan UU peradilan etik, juga agar kearifan lokal dijadikan sumber utama pembentukan dan pemantapan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Budaya hukum Indonesia tergolong buruk (compliance), karena itu perlu segera dilakukan pembenahan secara serius untuk keselamatan bangsa dan penegakan hukum yang efektif,” ujar Ketua Dewan Profesor Unhas ini
Secara umum, FGD ini dilaksanakan di tujuh kota besar, yaitu Jakarta, Malang, Makassar, Pontianak, Kupang, Ambon, dan Medan. Makassar merupakan kota ketiga penyelenggaraan FGD BPIP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP bahas kerapuhan etika penyelenggaraan negara di Unhas
Berita Terkait
Asperhupiki sebut UU Polri belum saatnya direvisi
Rabu, 21 Agustus 2024 6:48 Wib
BKAD Sulsel mendorong SKPD perhatikan batas laporan keuangan
Rabu, 17 Juli 2024 14:26 Wib
Staf Ahli KSAD menggelar FGD pengelolaan jaringan mandiri
Rabu, 8 Mei 2024 0:20 Wib
Pemprov Sulbar susun rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045
Senin, 13 November 2023 19:25 Wib
Pemprov Sulbar optimalkan upaya percepatan penurunan stunting
Kamis, 26 Oktober 2023 18:30 Wib
Satgas PPKS Unhas FGD menggelar penyusunan peraturan kekerasan seksual
Senin, 16 Oktober 2023 18:16 Wib
Diskominfo Sulbar gelar FGD guna tingkatkan indeks SPBE
Jumat, 6 Oktober 2023 13:29 Wib
BPDPKS dan Aspekpir mengembangkan UKMK berbasis sawit di Sulbar
Rabu, 4 Oktober 2023 11:54 Wib