Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting.
"Pelaksanaan FGD ini sebagai upaya mengoptimalkan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada FGD percepatan penurunan stunting yang digelar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis.
Kegiatan itu juga dihadiri tim monitoring pusat dari kementerian terkait penanganan percepatan penurunan stunting bersama tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar.
Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar.
Pemerintah Provinsi Sulbar kata Muhammad Idris, terus berupaya menekan angka Stunting di daerah itu.
Apalagi lanjutnya, sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi kedua nasional dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022, yakni sebesar 35,0 persen.
"Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar, bagaimana percepatan penurunan stunting. Namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting, mulai dari level nasional sampai level daerah," terang Muhammad Idris.
Sehingga, melalui FGD tersebut Pemerintah Provinsi Sulbar menurut Sekda, ingin mencari penyebab utama stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan.
Pemerintah Provinsi Sulbar juga telah melakukan berbagai upaya dalam menekan stunting, salah satunya dengan mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah, katanya.
"Kebijakan pertama dari program ini adalah penurunan stunting sehingga APBD, kami fokuskan untuk penanganan stunting," katanya.
Pada kesempatan itu, Muhammad Idris juga menyampaikan penyebab utama stunting di Sulbar, yaitu permasalahan pernikahan usia dini.
Permasalahan lainnya tambah Sekda, yaitu anak tidak sekolah yang jumlahnya mencapai 41 ribu anak.
"Anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk, kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan," katanya.
Sementara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembangunan Daerah Erliani Budi Lestari mengatakan, Provinsi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting, dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.
"Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevalensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim, yaitu sebesar 1,2 persen," kata Erliani.
Pada hari pertama di Sulbar, tim monev kata Erliani sudah melakukan kunjungan di desa dan kelurahan dengan lokasi khusus posyandu.
"Hasil kunjungan kami ini akan menjadi bahan diskusi apa yang menjadi temuan di lapangan pada FGD dan hasilnya akan dilakukan tindak lanjut untuk melahirkan rekomendasi," terang Erliani.
Menurutnya, perlu ada akselerasi dan percepatan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, khususnya di Sulbar.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar.
"Hasil temuan di lapangan, ternyata aplikasi yang telah dibuat tersebut belum dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. Mungkin ada hambatan," katanya.
Terkait regulasi penurunan stunting, Erliani Pemprov Sulbar melakukan penguatan, mulai dari perencanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta SDM.
"Sehingga stunting di Sulbar dapat teratasi dengan baik," ujarnya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar susun rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045
Senin, 13 November 2023 19:25 Wib
Satgas PPKS Unhas FGD menggelar penyusunan peraturan kekerasan seksual
Senin, 16 Oktober 2023 18:16 Wib
Diskominfo Sulbar gelar FGD guna tingkatkan indeks SPBE
Jumat, 6 Oktober 2023 13:29 Wib
BPDPKS dan Aspekpir mengembangkan UKMK berbasis sawit di Sulbar
Rabu, 4 Oktober 2023 11:54 Wib
DPD RI gelar FGD lima proposal sistem kenegaraan di UMI
Jumat, 15 September 2023 12:58 Wib
DPMPTSP mempromosikan Sulbar sebagai daerah tujuan investasi
Kamis, 2 Maret 2023 23:02 Wib
INAMPA dan PJM dorong pemerintah buat regulasi baru kemaritiman
Jumat, 24 Februari 2023 5:57 Wib
Ketum PSSI: Pengembangan bakat perlu diperkuat untuk majukan sepak bola Indonesia
Sabtu, 11 Februari 2023 10:19 Wib