Makassar (ANTARA Sulsel) - Support to Indonesia`s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) bekerja sama dengan Pemprov Sulsel melaksanakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, Sistem Penghitungan Angka Kredit, dan Sistem Remunerasi berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 tahun 2012," kata Project Manager Officer SIPS Sulsel Martdwita Bayulesthari di Makassar, Senin.
Menurut Martdwita SIPS Sulsel berupaya memaksimalkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di lima daerah yaitu Prov. Sulsel, Kota Makassar, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang dan Kab. Tana Toraja. Salah satunya melalui penguatan kemampuan daerah dalam melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan regulasi nasional.
"Melalui sosialisasi ini kami membantu mempersiapkan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di jajaran pemda untuk menyikapi Jabatan Fungsional PBJ beserta segala konsekuensi penganggaran dan pengembangan karirnya," kata Martdwita.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Sulsel Firdaus Hasan mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan kegiatan yang strategis dalam memberikan penjelasan yang memadai terkait Jabatan Fungsional PBJ.
"Mengenai Jabatan Fungsional PBJ, ini masih merupakan hal yang baru, masih banyak yang menjadi pertanyaan, misalnya bagaimana penyesuaian jabatan dari struktural ke fungsional, bagaimana penghitungan kredit, hingga renumerasi, dalam forum ini hal tersebut bisa didiskusikan," kata Firdaus.
Dalam sosialisasi ini dipaparkan mengenai Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PBJ, Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional PBJ, Tim Penilai Angka Kredit, dan Sistem Insentif terkait implementasi Jabatan Fungsional PBJ.
Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini Kepala Subdirektorat Bina Karier dan Etika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Wahyuni Kartianingsih. Sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari seratus Pegawai Negri Sipil (PNS) lintas SKPD yang wewenangnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Agus Setiawan
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulbar dorong penambahan jadwal penerbangan di Mamuju
Minggu, 19 Mei 2024 18:09 Wib
Disbudpar gelar pentas "Sulsel Menari" sebulan penuh tarik wisatawan
Minggu, 19 Mei 2024 16:48 Wib
Pemprov Sulbar tingkatkan kemampuan petugas pelayanan informasi pasar
Minggu, 19 Mei 2024 8:57 Wib
KPK perbanyak desa percontohan antikorupsi di Sulbar
Minggu, 19 Mei 2024 8:42 Wib
Pj Gubernur Sulsel fokus melanjutkan program RKPD-APBD 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:41 Wib
Sulsel siap melaksanakan Pilkada Serentak 27 November 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 18:34 Wib
PLN sukses hadirkan listrik tanpa kedip saat kunker Presiden Jokowi di Sultra
Jumat, 17 Mei 2024 20:00 Wib
Mendagri resmi lantik lima penjabat gubernur termasuk Sulawesi Selatan
Jumat, 17 Mei 2024 12:30 Wib