Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjajaki kerjasama bidang Kenotariatan dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (unhas).
"Untuk meningkatkan kualitas proses dan layanan pembelajaran serta kualitas lulusan sebagai calon notaris, Kanwil Sulsel mendukung program-program yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unhas dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman saat menerima kunjungan Civitas Akademik Fakultas Hukum Unhas di Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rabu (16/10).
Civitas Akademik Fakultas Hukum Unhas yang melakukan kunjungan di Kanwil Sulsel yakni Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas Prof. Arfin Hamid dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR) Fakultas Hukum Unhas Dr. Winner Sitorus beserta Jajaran.
Taufiqurrakhman menyampaikan pihaknya akan melakukan kajian dengan jajarannya di bidang pelayanan hukum terkait urgensi lulusan notaris yang berkualitas di era sekarang ini.
"Terima kasih dan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unhas. Mudah-mudahan kedepan dapat menghasilkan kesepakatan dan diimplementasikan dalam bentuk kerjasama," kata Taufiqurrakhman.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati mengatakan bahwa pihaknya memilih kemenkumham sebagai mintra dalam rencana kerjasama di bidang kenotariatan karena Kemenkumham Sulsel merupakan organisasi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.
"Kami berharap hal ini dapat sinkron dengan program kenotariatan dan pelaksanaan peran dan tugas kenotariatan sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang berlaku," ucap Ratnawati.
Senada dengan itu, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas Prof. Arfin Hamid meminta dukungan dari Kanwil Sulsel dalam meningkatkan kualitas lulusan kenotariatan di Fakultas Hukum Unhas.
Turut hadir pada pertemuan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi, Kepala Sub Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual Jean Henry Patu, dan Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Meydi Zulqadri. (*/Inf)
