Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia merugi karena maraknya "ordal" atau orang dalam yang bekerja tak profesional.
Dia mengatakan bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya "berdarah". Akhirnya kerugian itu pun berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal.
"Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu.
Dia pun mengaku sudah mengeluarkan surat edaran agar menyetop operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan. Karena jika operasionalnya diteruskan, maka kerugian yang dialami BUMD harus ditambal oleh APBD.
"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," ungkap Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu.
Dia mengatakan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD.
Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Hal itu, kata dia, perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tito ungkap hampir separuh BUMD di Indonesia merugi karena "ordal"
Berita Terkait
Mendagri Tito menolak wacana usulan Polri di bawah struktur Kemendagri
Senin, 2 Desember 2024 20:36 Wib
Mendagri mendukung Bawaslu tindak tegas ASN tak netral selama pilkada
Rabu, 27 November 2024 17:14 Wib
Mendagri meminta Bawaslu tindak tegas ASN yang tidak netral di pilkada
Senin, 25 November 2024 15:20 Wib
Mendagri Tito Karnavian tunjuk Rosjonsyah sebagai Plt Gubernur Bengkulu
Senin, 25 November 2024 13:20 Wib
Pemerintah setuju usulan DPR mendorong revisi RUU Daerah Khusus Jakarta
Senin, 18 November 2024 13:09 Wib
Mendagri minta pemda mengerjakan program 3 juta rumah
Sabtu, 9 November 2024 9:31 Wib
Mendagri memimpin Desk Pilkada bentukan Menko Polkam
Senin, 4 November 2024 15:35 Wib
Mendagri: Presiden Prabowo beri arahan kepada seluruh kepala daerah pada 7 November
Kamis, 31 Oktober 2024 19:18 Wib