Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunda pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) pada 2014 karena pembiayaannya belum dialokasikan di APBD 2014.
"Pemerintah di Sulbar sebelumnya akan membentuk KIP pada tahun ini namun karena anggaran tidak tersedia di APBD 2014, maka ditunda sampai tahun 2015," kata Asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, dibutuhkan sekitar Rp1 miliar anggaran untuk pembentukan KIP dan pembiayaan operasionalnya sehingga pada APBD 2015 akan dimasukkan anggaran untuk KIP.
Menurut dia, tim seleksi penerimaan anggota KIP Sulbar yang akan dibentuk dengan peraturan gubernur, akan melibatkan unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan pers.
"Tim seleksi itu akan menetapkan 10 calon anggota KIP Sulbar. Selanjutnya akan ditetapkan lagi lima anggota oleh komisi I DPRD Provinsi Sulbar," katanya.
Jamil mengatakan, KIP adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
KIP akan berperanan dalam memantau kebijakan publik, program dan proses pengambilan keputusan, alasan pengambilan keputusan publik serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
Selain itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta meningkatnya pengelolaan pelayanan informasi dilingkungan badan-badan publik, serta meningkatnya kualitas informasi publik. AJS Bie
Berita Terkait
Dekranasda Sulbar kembangkan usaha kerajinan tangan
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
Kemenag Sulbar kampanye wajib halal UMKM di Mamuju
Minggu, 5 Mei 2024 1:24 Wib
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib