Makassar (ANTARA Sulsel) - Koordinator Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan Zulkarnaen memprediksi tiga dari 11 kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di Sulawesi Selatan rawan terjadi konflik.
"Berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, ada tiga daerah yang rawan terjadi konflik pilkada, yaitu Soppeng, Tana Toraja, dan Kabupaten Gowa. Ini hanya gambaran kerawanan saja dan semoga semuanya lancar," ujarnya di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kerawananan itu timbul akibat cara sosialisasi kandidat yang lebih bersifat propaganda daripada menawarkan program yang akan dijalankan.
Selain itu, kata dia, para kandidat juga tidak dewasa dalam melakukan pendidikan politik karena masih ditemukan praktik politik uang dan cara-cara tidak terpuji lainnya.
"Inilah yang terjadi pada Pilkada 2010 di tiga daerah itu hingga kantor KPU dibakar warga," katanya.
Zulkarnaen berharap Badan Pengawas Pemilu (Bappilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan bisa bekerja sama dengan kepolisian melakukan deteksi dini terhadap tiga daerah tersebut.
Menurut dia, jika terjadi konflik di tiga kabupaten itu, dikhawatirkan memicu konflik serupa di enam kabupaten lainnya yang juga melaksanakan pilkada, yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Luwu, Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar.
Selain itu, kata Zulkarnaen, penyelenggara pemilu harus netral. Pasalnya banyak dijumpai penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), dan panitia pengawas pemilu berpihak kepada salah satu calon tertentu.
"Karena itu kami berharap proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat bawah benar-benar profesional, sehingga pemilu yang dihasilkan juga berkualitas," katanya.
Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf mengatakan, belajar dari pengalaman pilkada lima tahun lalu, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang rawan terjadi konflik.
Karena itu, pada bulan Desember pihaknya akan menggelar rapat kordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah di 11 kabupaten pelaksana pemilihan kepala daerah, dan partai politik guna memperkecil peluang terjadinya konflik antarpendukung.
Azry juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 6.000 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten yang menggelar pilkada secara serentak. Sigit Pinardi
Berita Terkait
KPU mengharmonisasi PKPU syarat pencalonan Pilkada serentak
Minggu, 19 Mei 2024 17:45 Wib
Bawaslu Bulukumba buka pendaftaran pengawas Pilkada 2024 di desa
Minggu, 19 Mei 2024 8:24 Wib
Pj Bupati Luwu mengajak seluruh pihak sukseskan Pilkada Serentak 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:42 Wib
Kemendagri sosialisasi sukseskan Pilkada Serentak 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:41 Wib
Sulsel siap melaksanakan Pilkada Serentak 27 November 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 18:34 Wib
Khofifah-Emil akui jalin komunikasi dengan PDIP untuk pilkada Jawa Timur
Sabtu, 18 Mei 2024 10:17 Wib
Golkar kemungkinan mengusung Airin pada Pilkada Banten bersama KIM
Sabtu, 18 Mei 2024 10:16 Wib
Ketua Umum Partai Golkar: Raffi Ahmad berpeluang maju Pilkada Jakarta
Sabtu, 18 Mei 2024 10:14 Wib