Bisnis Pakaian Bekas Perlu Ditata

Kamis, 12 Februari 2015 15:14 WIB

Ilustrasi Petugas Disperindag Makassar melakukan pemeriksaan pakaian impor bekas di Pasar Toddopuli Makassar (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

"Kalau pakaian bekas menjadi bisnis bagi saya tidak masalah...

Manado (ANTARA Sulsel) - Pakaian bekas impor perlu ditata lebih baik lagi agar tidak merusak industri garmen dalam negeri atau industri lokal.

"Kalau pakaian bekas menjadi bisnis bagi saya tidak masalah sepanjang prosedur impor dan pemeriksaan kelayakan tidak ada masalah," kata Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Joubert Maramis, di Manado, Kamis.

Joubert mengatakan kasus ini memang dilema, di satu pihak rakyat butuh baju murah dan bisnis ini menciptakan lapangan kerja namun disisi lain prosedur masuk ke Indonesia bermasalah.

Di lain pihak juga mengancam perusahaan garmen dan pakaian serta imdustri penunjang seperti petani kapas, industri pemintalan, industri benang dan sebagainya.

"Solusinya adalah importir pakaian bekas ditunjuk dengan kriteria ketat serta memenuhi peraturan impor barang, kemudian dijual terbatas pada tempat-tempat tertentu misalnya pasar "second hand", supaya bisa terkontrol dan tidak merusak pasaran industri pakaian dalam negeri," jelasnya.

Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan larangan impor pakaian bekas karena terbukti pakaian bekas mengandung banyak jamur dan bakteri.

Pelarangan itu masih menunggu Perpres karena peraturan Mendag hanya meminta pedagang tidak menjual pakaian bekas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan menindaklanjuti larangan peredaran pakaian bekas di daerah tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti larangan penjualan pakaian bekas di Sulut," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Sulut, Hanny Wajong.

Hanny mengatakan pihaknya akan menyurat kepada semua pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas tersebut atau yang biasa disebut orang Manado "cabo".

"Kami akan beritahukan kepada mereka, yang mana kebijakan pemerintah pusat tersebut juga akan diberlakukan di daerah-daerah, termasuk Sulut," jelasnya. G. Merung

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.