Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, banyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kita evaluasi, banyak sekali cuma sekedar Kawasan Ekonomi Khusus, tidak jalan," kata Sofyan seusai membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-15 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meski tidak merinci jumlahnya, Sofyan mengatakan banyak Kawasan Ekonomi Khusus yang hanya sekedar nama, tetapi tidak memberikan manfaat yang besar bagi wilayah tersebut.
"Banyak bupati dan gubernur yang mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi kemudian kita melihat bahwa kawasan ini tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau misalnya pemerintah dan pengusaha bekerja sama, Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa membantu," paparnya.
Meski demikian, kata dia, bagi wilayah yang benar-benar serius, pihaknya siap untuk menambah Kawasan Ekonomi Khusus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkenalkan sejumlah insentif khusus bagi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Ini sedang dalam tahap akhir untuk dibicarakan, baik insentif pajak maupun insentif lainnya sesuai dengan `nature`nya Kawasan Ekonomi Khusus," jelasnya.
Kawasan Ekonomi Khusus kata dia akan mudah diberikan apabila pemerintah dan pengusaha dapat menjalin kerja sama dengan baik.
"Yang penting ada sponsornya, kemudian komitmen dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi," tambahnya.
Ia juga mengatakan nantinya wewenang di Kawasan Ekonomi Khusus akan ditarik ke provinsi, sebagai representasi dari Pemerintah Pusat.
"Nanti wewenangnya ditarik, akan dipegang oleh gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, supaya lebih cepat dan lebih mudah membuka usaha," tutupnya.
Berita Terkait
Bupati Pangkep siapkan hadiah umrah juara I MTQ ke-33 Sulsel
Rabu, 1 Mei 2024 9:26 Wib
Ketua GP Ansor Takalar mengecam kekerasan terhadap wartawan
Kamis, 28 Maret 2024 23:20 Wib
Kemenkumham Sulsel inventarisasi KIK di Kabupaten Takalar dan Jeneponto
Rabu, 20 Maret 2024 21:14 Wib
Polres Takalar selidiki kasus dugaan pengeroyokan imam desa
Selasa, 19 Maret 2024 7:37 Wib
Pj Bupati Takalar dan Konsuler Jepang di Makassar bahas kerja sama
Kamis, 14 Maret 2024 22:10 Wib
Kejati Sulsel tuntut bervariasi kepada enam terdakwa korupsi BPNT Takalar
Rabu, 6 Maret 2024 17:38 Wib
UIN Alauddin mendampingi Pemkab Takalar atasi anak tidak sekolah
Rabu, 6 Maret 2024 17:14 Wib
KPU Takalar gunakan enam perahu distribusi logistik ke wilayah pulau
Selasa, 13 Februari 2024 11:46 Wib