PDAM Makassar "pilot Project" skema penghapusan utang

Senin, 18 Januari 2016 21:54 WIB

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kedua kanan) saat rapat infrastruktur dan investasi di Kantor Sekertariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1). (FOTO/Humas Pemkot Makassar)

"PDAM dalam jangka waktu tertentu akan mencari modal investasi...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar akan menjadi "pilot project" dalam proyek percontohan program skema penghapusan utang PDAM yang akan direalisasikan pada anggaran tahun ini.

Hal itu sampaikan Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Firman Pagarra melalui keterangan tertulisnya saat mengikuti rapat infrastruktur dan investasi di Kantor Sekertariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat diterima di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Firman mendampingi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Direktur Umum PDAM Makassar Haris Yasin Limpo. Rapat tersebut dipimpin Staf Khusus Wakil Presiden, Abduh.

Dia mengatakan skema penghapusan utang PDAM itu dilakukan dengan mekanisme Pemerintah Pusat akan menghapus seluruh hutang PDAM yang mencapai kurang lebih Rp200 miliar, kemudian menghibahkan hutang tersebut menjadi modal investasi bagi Pemkot Makassar.

"PDAM dalam jangka waktu tertentu akan mencari modal investasi tersebut dengan cara peningkatan pelayanan PDAM dan mencari seluruh piutang dan aset yang belum diserahkan kepada PDAM," ujar Abduh dalam pertemuan itu.

Pada kesempatan itu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik serta memberikan apresiasi atas inisiasi Pemerintah Pusat atas program itu dan akan memanfaatkan skema tersebut untuk memfokuskan peningkatan infrastruktur khususnya pelayanan mutu air bersih.

Rapat infratruktur dan investasi kali ini, kata dia, merupakan pertama kali dilaksanakan yang akan dilanjutkan dengan rapat selanjutnya sebagai tindaklanjut program, guna merealisasikan skema yang dirancang Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar bersama Ketua DPRD Makassar dipanggil secara khusus Wapres HM Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, JK menyampaikan mendukung tahun infrastruktur di Kota Makassar 2016. Pemerintah Pusat telah menyiapkan sejumlah program infrastruktur khusus di Kota Makassar.

Sementara untuk Pemerintah Daerah lainnya tentu akan dilanjutkan pemasangan instalasi nantinya termasuk rencana pembangunan di daerah yang dinilai tertinggal atas pengadaan fasilitaas air bersih.

Khusus penanganan pemakaian air bersih yang dikelola PDAM, kata Firman, JK telah menyampaikan imbauan agar di Makassar harus ada peningkatan pelayanan PDAM mengenai peralatan sambungan langsung ke rumah-rumah warga.

Sehingga sumber air yang belum tersalurkan harus disalurkan dengan baik tentunya dengan dibantu peralatan yang maksimal. Untuk itu Pemerintah Kota dituntut harus turut berperan aktif dalam pelayanan masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.