Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menentang rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilakukan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya tidak setuju rasionalisasi," tegas gubernur menanggapi rencana rasionalisasi PNS oleh Kemenpan-RB di Makassar, Selasa.
Di Sulsel, kata gubernur, selama ini aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi.
"Di Sulsel saya merasa tidak ada masalah soal pegawai, jadi apa pun namanya rasionalisasi belum saatnya di Sulsel," ujar Syahrul.
Gubernur berpendapat bahwa yang menjadi masalah bukanlah gaji, tapi seberapa besar aktivitas pegawai pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dapat berbuat dan melayani kepentingan masyarakat," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PAN-RB akan melakukan rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
Berita Terkait
Fatayat NU Sulsel memperkuat kemitraan dengan Kemenag Sulsel
Jumat, 3 Mei 2024 0:34 Wib
Ekspor Sulsel Maret 2024 capai Rp190 juta dolar AS, meningkat 40 persen
Kamis, 2 Mei 2024 20:43 Wib
Turis Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan ke Sulsel pada Maret 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:43 Wib
Peringatan Hardiknas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bertabur penghargaan
Kamis, 2 Mei 2024 20:09 Wib
Tiga parpol berkomunikasi bahas koalisi hadapi 24 Pilkada di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 19:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
DPRD Sulsel berharap KPUD dan Bawaslu jalankan pilkada secara transparan
Kamis, 2 Mei 2024 18:25 Wib
BPS : inflasi Sulsel per April 2024 lebih rendah dari nasional
Kamis, 2 Mei 2024 15:59 Wib