Makassar (Antara Sulsel) - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan segera dibangun di Makassar, Sulawesi Selatan batal terwujud karena adanya revisi aturan.
"Di antara tujuh kota untuk proyek pembangkit listrik ini, Makassar yang paling siap dari semua kota dan kabupaten, tapi revisi aturan itu menjadikan semakin tidak jelas kapan pembangunannya," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, proyek yang diinisasi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ini masih tahap negosiasi dan belum menemukan kesepakatan antara Pemkot Makassar dan Pemerintah Pusat.
Ia mengakui pihaknya tidak bisa menerapkan kebijakan pemerintah tentang skema pengelolaan sampah berbayar atau "tipping fee" karena sudah siap lahan dan teknologi yang dimilikinya.
"Program akselerasi `waste to energy` ini mengharuskan kota-kota untuk mengeluarkan biaya atau tipping fee pengelolaan sampah akan dibayarkan kepada investor yang membangun pengelolaan sampah ramah lingkungan," katanya lagi.
Menurut Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, kegagalan proyek pada tahun ini, disebabkan karena adanya revisi mengenai pengelolaan pembangkit tenaga listrik.
"Saya kaget saat ditanya pihak kementerian bahwa proyek pembangkit di sini bersama beberapa daerah lainnya harus menunggu lagi, padahal segala persiapan telah kami lakukan di TPA," katanya pula.
Wali Kota Danny menjelaskan lagi bahwa program Menko Maritim tersebut menawarkan kepada pemda di beberapa kota besar di Indonesia memberi kesempatan kepada investor membangun tenaga listrik berbahan sampah pada setiap TPA di kota ini.
Bentuk kerjasamanya, yakni bagi hasil atas listrik yang dipasarkan kepada PT PLN.
Pemkot Makassar juga menawarkan proyek itu ke sejumlah negara di Eropa, seperti Kanada, Denmark, Amerika Serikat, dan negara-negara dari Asia lainnya.
Sebelumnya, Danny menyebutkan di Makassar untuk kebutuhan PLTSa diperlukan lahan seluas 10 hektare dari kebutuhan lahan yang ada. Sedangkan Pemkot Makassar sendiri telah membebaskan lahan seluas 2,5 ha.
"Kami di Makassar itu perlu lahan sekitar 10 hektare, dan sekarang sudah dibebaskan 2,5 hektare. Selanjutnya akan dilakukan bertahap lagi," katanya.
Danny mengaku, sejak digulirkan wacana pembangunan PLTSa pada akhir 2015, hingga kini sudah ada 58 investor dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea, Polandia, dan China telah mengajukan proposal dan melakukan pemaparan secara transparan sebagai bahan pertimbangan untuk ikut tender di Makassar.
"Teknologi yang ditawarkan tiap investor berbeda-beda. Jadinya kami membuka tender investasi dan nanti dilihat siapa pemenangnya," kata Danny.
Berita Terkait
Bawaslu buka lowongan 195 Panwascam Pilkada di Sulsel
Jumat, 3 Mei 2024 22:22 Wib
BPPMDT Kemendes PDTT memberi pelatihan Desa Wisata di Bone
Jumat, 3 Mei 2024 22:15 Wib
KPU Makassar tetapkan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2024
Jumat, 3 Mei 2024 22:07 Wib
Perumda Pasar dan Kejari Makassar lanjutkan kerja sama perdata dan TUN
Jumat, 3 Mei 2024 21:35 Wib
Unhas paparkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan di konferensi THT
Jumat, 3 Mei 2024 19:55 Wib
Basarnas Makassar menurunkan puluhan personel tangani bencana di Sulsel
Jumat, 3 Mei 2024 19:19 Wib
Politeknik ATI Makassar masih buka pendaftaran maba lewat JARVIS Bersama dan Mandiri
Jumat, 3 Mei 2024 15:02 Wib
Prof Karta Jayadi terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar
Jumat, 3 Mei 2024 13:43 Wib