"Sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang profesional bagi masyarakat," kata anggota DPRD Kota Ternate, Fahri Bachdar, di Ternate, Jumat.
Menurut dia, kualitas program maupun kegiatan berkurang akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan di lapangan serta kualitas pekerjaan fisik dibawah standar.
Begitu pula, pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan rekanan Dinas Pendidikan dan Dinas PU harus diintensifkan agar realisasi proyek sesuai dengan ketentuan kontrak.
Fahri menegaskan, kesepakatan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dan pelayanan publik harus direaliasikan dan tidak bisa ditawar-tawar.
Masalah tersebut terkait erat dengan profesionalisme dan kompetensi, sehingga dapat meningkatkan kulitas pelayanan publik.
Sedangkan, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman mengemukakan, Pemkot setempat telah menerapkan absensi sidik jari bagi ASN dan kalau ditemukan ada tidak masuk kantor akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku.
"Saya menginstruksikan seluruh SKPD harus bersinergi, sehingga pelayanan berbagai kebutuhan kepada publik bisa terealisasi dengan baik," tandas Burhan.