Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, transparansi informasi tidak berarti "telanjang," informasi yang disampaikan ke publik tetap harus disaring.
"Transparansi informasi tidak berarti `telanjang` tetap harus ada filter di pemerintahan," kata Syahrul usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8 Komisi Informasi (KI) di Makassar, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa KI merupakan bagian penting dalam upaya mengkristalisasi nasionalisme di masyarakat khususnya di era informasi digital saat ini.
"KI jangan dikalah cepat dengan informasi yang menyesatkan masyarakat," ucapnya.
Sementara Sekretaris KI Hendra Purnama mengatakan Rakornas kali ini mengusung tema "Keterbukaan Informasi Publik untuk Membangun Demokrasi dan Mencegah Korupsi."
Rakornas ini, kata dia, dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi secara nasional, menjalankan fungsi dan tugas KI, dan bersinergi dengan stakeholder lain.
"Dalam rakornas selama 4 hari ini, Komisioner dapat saling bertukar pendapat mengenai solusi yang terukur dan sistematis terkait masalah yang dihadapi bangsa," jelasnya.
Sementara Ketua KI Pusat Tulus Subardjono menyebutkan Rakornas kali ini akan dihadiri oleh 350 peserta. Mereka adalah komisioner dari 35 KI daerah dan KI pusat.
Rakornas diawali dengan pelaksanaan Diskusi Publik yang menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Komisi I DPR Roy Suryo, Staf Ahli Kominfo Freddy H Tulung, Kapuspen Kemendagri Arif M Edie dan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Palubuhu.
Berita Terkait
Warga Bulukumba Sulsel modifikasi mobil BBM ke gas elpiji
Minggu, 28 April 2024 6:10 Wib
PHRI minta Pemprov Sulsel fasilitasi sertifikasi halal untuk restoran
Sabtu, 27 April 2024 23:54 Wib
Bawaslu Sulsel berharap KPU profesional dalam perekrutan PPK dan PPS
Sabtu, 27 April 2024 23:51 Wib
Kadis KP: Manfaatkan informasi BMKG tingkatkan produksi perikanan
Sabtu, 27 April 2024 21:34 Wib
Pj Gubernur dorong PHRI manfaatkan IKN untuk kemajuan ekonomi Sulsel
Sabtu, 27 April 2024 21:22 Wib
AHY: Program BPN solusi ungkap kejahatan mafia tanah
Sabtu, 27 April 2024 21:15 Wib
Menteri ATR/BPN menyerahkan 50 sertipikat hasil PTSL di Gowa
Sabtu, 27 April 2024 20:15 Wib
AHY mengajak rakyat melawan mafia tanah dengan miliki sertifikat
Sabtu, 27 April 2024 19:56 Wib