Mamuju (Antaranews Sulsel) - Akademisi dari Universitas Alasyariah Mandar (Unasman) Abdul Latif SH MPd mengkritik pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di Polewali Mandar karena hanya terpusat di wilayah perkotaan dan tidak maksimal menyentuh wilayah pedesaan/pegunungan.
"Pembangunan terus digenjot di wilayah perkotaan khususnya di Kecamatan Polewali sebagai ibukota Kabupaten Polewali Mandar , sementara masyarakat yang berada di wilayah pegunungan seperti tidak merasakan pembangunan yang dijalankan pemerintah," kata Abdul Latif SH MPd, di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, berdasarkan data pemerintah pusat bahwa Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah termiskin dan tertinggal merupakan indikasi dari model pembangunan yang tidak merata dilaksanakan pemerintah.
"Akses jalan ke wilayah terpencil di pegunungan tidak memadai, begitu juga pelayanan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan sangat tidak menyentuh bagi kebutuhan pembangunan masyarakat," kata Latif yang juga Ketua Program Studi kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unasman.
Menurut dia, kekurangan tenaga medis dan guru serta belum maksimalnya sarana dan prasaran kesehatan semestinya menjadi evaluasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, masalah tingginya gizi buruk berdasarkan data pemerintah merupakan efek tidak maksimalnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk wilayah terpencil pegunungan Polewali Mandar yang masyarakat masih rentang dibawah garis kemiskinan.
Oleh karena itu mantan aktivis Forum Mahasiswa Kota Makassar ini berharap pemerataan pembangunan mesti menjadi perhatian pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkeadilan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berhak atas pembangunan dan kewajiban pemerintah.
Akademisi kritik ketimpangan pembangunan di Polewali Mandar
Pembangunan terus digenjot di wilayah perkotaan khususnya di Kecamatan Polewali sebagai ibukota Kabupaten Polewali Mandar , sementara masyarakat yang berada di wilayah pegunungan seperti tidak merasakan pembangunan yang dijalankan pemerintah