Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan menargetkan perolehan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp1,185 triliun.
"Hingga akhir Januari ini perolehan PKB mencapai Rp92,2 miliar atau tujuh persen lebih. Untuk triwulan pertama ini kami menargetkan perolehan PKB sebesar 22,5 persen," sebut Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Sulsel, Darmayani di Makassar, Senin.
Bapenda kata dia, optimistis dapat mencapai target tersebut hingga akhir Maret 2018, mengingat sejumlah terobosan serta langkah dilakukan untuk memanjakan wajib pajak kendaraan agar sadar membayar pajaknya.
Upaya-upaya dilakukan, kata dia, dengan menjalankan program Samsat Keliling sebagai salah satu layanan unggulan diperuntukkan bagi masyarakat untuk tidak lagu repot ke kantor untuk membayar pajak.
Layanan ini dianggap efektif dan mempermudah masyarakat, bahkan dari upaya ini bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah khusus pemasukan PKB. Satu unit mobile Samsat bisa mendapat pajak hingga puluhan juta per hari, ujar Darmayani.
Berdasarkan data saat ini ada delapan unit mobil Samsat Keliling, empat berada di dua UPT Pendapatan Wilayah Utara dan empat lainnya di bagian Selatan Makassar.
Mobil Samsat ini dikhususkan untuk melayani masyarakat membayar pajak kendaraan serta memudahkannya tanpa harus ke kantor utama. Sedangkan total Samsat Keliling dimiliki Bapenda yakni 15 unit di sebar di seluruh kota Makassar dan wilayah perbatasan kota.
Secara terpisah, Kepala UPTD Samsat, Harmin, di wilayah satu jalan Mappanyukki mengatakan khusus untuk di wilayah kerjanya target pendapatan PKB hingga akhir 2018 mencapai Rp357 miliar.
"Untuk perolehan pajak kendaraan yang berlangsung setiap harinya disini bisa mencapai Rp1,2 miliar, khusus pada PKB, biasanya didominasi pembayar pajak kendaraan mobil," ucap dia di ruang kerjanya.
Guna mendorong kenyamanan para wajib pajak yang menyetorkan pajaknya di kantor Samsat, kata dia, pihaknya telah melakukan upaya-upaya agar masyarakat lebih nyaman dengan menyediakan fasilitas yakni hasil survei kepuasan layanan.
"Kami berupaya memberikan yang terbaik bagi wajib pajak dengan menyediakan survei kepuasan dan bisa langsung diisi dengan indikator yakni, sangat puas, puas, kurang puas dan tidak puas sebagai bentuk mengukur kinerja kami. Tenaga bantu disiapkan untuk membantu serta budaya antre pun kami terapkan," tambahnya.
Berita Terkait
Erick optimistis 99 persen agenda transformasi BUMN akan tuntas Oktober 2024
Minggu, 5 Mei 2024 20:56 Wib
Listrik PLN di Kabupaten Sidrap pulih 93 persen pascabanjir dan longsor
Minggu, 5 Mei 2024 14:46 Wib
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
PLN menerangi rumah 876 keluarga di 33 dusun Provinsi Sulsel
Sabtu, 4 Mei 2024 22:18 Wib
Kepala BBKIPM dan Wali Kota Makassar membahas jaminan produk perikanan
Sabtu, 4 Mei 2024 19:42 Wib
Mendag: Semua hewan potong harus bersertifikasi halal mulai Oktober 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 11:11 Wib
PLN imbau masyarakat waspadai aksi penipuan mengatasnamakan PLN
Jumat, 3 Mei 2024 21:42 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib