DPRD Makassar paripurnakan pansus prakarsa

id dprd makassar,farouk mappselling betta,pansus prakarsa,perlindungan anak

Ketua DPRD Makassar Farouk Mappaselling Betta (ANTARA FOTO/Muh Hasanudidn)

Makassar (Antaranews Sulsel) - DPRD Makassar menggelar rapat paripurna penjelasan pimpinan panitia khusus (pansus) pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif dewan yakni tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Perlindungan Anak.

"Rapat paripurna ini memang hanya berlangsung sebentar karena memang ini hanya pembacaan laporan pimpinan pansus saja," ujar Ketua DPRD Makassar Farouk Mappaselling Betta di Makassar, Senin.

Dalam rapat paripurna, juru bicara pansus prakarsa dua Ranperda Shinta Masita Molina membacakan laporannya terkait dua ranperda tersebut sebelum dibahas lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dua ranperda ini dianggap penting untuk dibahas karena perda yang mengatur keduanya dianggapnya sudah usang.

Dia menilai, penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan itu sudah tidak relevan lagi sehingga pantas untuk disesuaikan dengan masanya.

"Sudah perlu dilakukan penggantian dengan peraturan daerah yang baru untuk menjawab masalah sistem pendidikan di Kota Makassar. Apalagi raperda tersebut telah berlaku selama sebelas tahun," katanya.

Wali kota juga berharap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan Anak yang akan ditetapkan harus senantiasa berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan karakteristik daerah.

"Dengan demikian pemerintah kota dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan pendidikan Makassar dan perlindungan anak dijamin dengan adanya payung hukum yang sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan kita, dalam rangka pemerataan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar serta dapat menyesuaikan dengan kondisi nasional," katanya.

Sedangkan dalam hal perlindungan anak tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggungjawab semua elemen masyarakat.

"Program Jagai Anakta mengandung makna bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang memiliki hak asasi yang harus diakui, secara lokal, nasional, maupun internasional," katanya.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar