Pokja AMPL Sulsel didorong percepatan akses universal

Makassar (Antaranews Sulsel) - Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kota didorong untuk melaksanakan percepatan Akses Universal 2019 melalui pembekalan cara menulis praktik baik hasil program AMPL.

"Banyak praktik baik yang mungkin sudah dilakukan, tapi kita kekurangan wadah untuk membagikan praktik baik," ujar Program Officer Unicef WASH, Wildan Setiabudi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Menurutnya kegiatan berbagi praktik baik dapat membantu Pemprov Sulsel menyasar titik-titik sulit dalam usaha menuntaskan pencapaian akses hingga 100 persen.

Sesuai target Akses Universal 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan capaian 100 persen akses sanitasi, 0 persen wilayah kumuh, dan 100 persen akses air minum atau 100-0-100.

"Saat ini Provinsi Sulsel memiliki capaian akses sanitasi telah mencapai 88,24 persen dan capaian akses air minum sebesar 88 persen. Tentu ini pencapaian yang baik, sehingga perlu dituliskan untuk dipublis capaian itu,"paparnya.

Sementara, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Sulawesi Selatan Irawan Dermayasamin menambahkan, wadah untuk mempublis kegiatan-kegiatan Pokja AMPL Sulsel telah disediakan dalam bentuk website http://ampl.sulselprov.go.id, yang nantinya akan jadi portal himpunan geliat sanitasi di level kabupaten kota di Sulsel.

Bagi Pokja AMPL Sulsel diharapakan hadirnya website tersebut dapat memicu pembelajaran praktik baik dari satu daerah ke daerah lain dengan menuangkan tulisan atas capaian program AMPL.

"Kabupaten kota ini kan sama-sama mengejar target 100 persen, tapi pola penanganan beda-beda. Tujuannya hadirnya website ini agar informasi ini saling tersebar antarkabupaten. Diharapkan menjadi contoh praktik baik di kabupaten yang satu bisa direplikasi di kabupaten lainnya," harap Irawan.

Sedangkan Provincial Sanitation Development Advisor (ProSDA) Sulsel USDP, Yudi Wijanarko menuturkan, kebiasaan untuk berbagi praktik baik tersebut disebabkan susunan Pokja AMPL atau Sanitasi saat ini karena Kurangnya wadah. Dinas Infokom seharusnya menjadi penggerak Pokja AMPL atau Sanitasi dalam menyuarakan cerita sanitasi.

"Mungkin dibeberapa kabupaten kota, Dinas Infokom belum jadi anggota Pokja ini menjadi problem. Padahal kalau mengacu pada Surat Edaran Mendagri nomor 845/9287/SJ tentang Pengelolaan Program PPSP itu, Dinas Infokom itu masuk di Pokja itu," beber Yudi eks jurnalis Sinar Harapan ini.

Sebelumnya, pelatihan praktik menulis baik hasil program AMPL dilaksanakan Pokja AMPL Sulsel didukung Unicef bekerja sama Yayasan BaKTI dan Urban Sanitation Development Program (USDP) pada 25-26 April 2018.

Pelatihan itu menghadirkan Pewarta Kantor Berita Indonesia ANTARA biro Sulsel sebagai fasilitator, acara ini membekali perwakilan Pokja AMPL dan Sanitasi dari 10 kabupaten kota di Sulsel dengan ilmu jurnalisme warga atau citizen journalism.

Hasil pelatihan tersebut, Dinas Infokom Sulsel terpilih sebagai pengurus utama website Pokja AMPL. Setelah masing-masing kabupaten kota dapat mengunggah sendiri cerita sukses mereka, pengurus website akan bertugas menyunting tulisan tersebut.

Bagi pokja-pokja yang belum terbiasa menuliskan rilis ataupun kisah sukses, praktik menulis awalnya terasa berat, nanun seiring waktu pelatihan akhirnya semua peserta dapat menulis praktib baik hasil dari kinerjanya.

"Kalau bapak ibu anggap harus menulis seperti jurnalis, akan jadi beban dulu. Jangan pikirkan apa yang akan ditulis, tapi, tulis saja apa yang dipikirkan, jadi semua harus bisa," ujar Direktur Eksekutif BaKTI, Yusran menyemangati peserta.