#JOHANES TUBA HELAN

Kumpulan berita johanes tuba helan, ditemukan 21 berita.

Ahli hukum setuju masa jabatan anggota DPR dibatasi

Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, setuju jika masa jabatan DPR dibatasi. Pembatasan masa jabatan ini karena dalam ...

Pengamat harapkan dewan pengawas KPK membuat pemberantasan korupsi lebih maju

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan, SH.MHum mengharapkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pemberantasan ...

Pakar : Anggota DPD Sebaiknya Non Parpol

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengusulkan komposisi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil pemilu ...

Pengamat : Tidak tepat Pimpinan KPK Gunakan Perppu

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai langkah Presiden Joko Widodo mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan ...

Pengamat : Penundaan Pelantikan Kapolri Strategi Politik Presiden

Pengamat hukum tata negara dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan berpendapat, penundaan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri hanya merupakan ...

Pengamat : Jangan Politisasi Penetapan Calon Kapolri Baru

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Johanes Tuba Helan mengatakan, jangan mempolitisisasi penetapan calon Kapolri Budi Gunawan ...

Pengamat : Tak Ada Jaminan Menteri tidak Korupsi

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Dr Johanes Tuba Helan berpendapat, tidak ada jaminan orang tidak melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri. ...

Pakar : Hukum tidak Mengatur Penggunaan Sumpah Mubahala

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Johanes Tuba Helan, berpendapat dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan sumpah mubahalah. ...

Pakar : Presiden tidak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan berpendapat, Presiden tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...

Pakar : MK Perlu Percepat Putusan UU MD3

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempercepat putusan gugatan tentang UU ...