Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, setuju jika masa jabatan DPR dibatasi. Pembatasan masa jabatan ini karena dalam ...
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan, SH.MHum mengharapkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pemberantasan ...
Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengusulkan komposisi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil pemilu ...
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai langkah Presiden Joko Widodo mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan ...
Pengamat hukum tata negara dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan berpendapat, penundaan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri hanya merupakan ...
Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Johanes Tuba Helan mengatakan, jangan mempolitisisasi penetapan calon Kapolri Budi Gunawan ...
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Dr Johanes Tuba Helan berpendapat, tidak ada jaminan orang tidak melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri. ...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Johanes Tuba Helan, berpendapat dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan sumpah mubahalah. ...
Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan berpendapat, Presiden tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...
Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempercepat putusan gugatan tentang UU ...