Bantaeng, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Pemkab Bantaeng Sulawesi Selatan menyelenggarakan Konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru bekerjasama dengan USAID di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bantaeng, Senin.
Konsultasi dibuka Wakil Bupati H Muhammad Yasin dan dihadiri Ketua Dewan Pendidikan H Ahmad Karim, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Syamsul Alam dan sejumlah pimpinan SKPD terkait.
Dalam konsultasi tersebut terdapat pemikiran untuk memperbaiki mutu pendidikan, diperlukan penataan dan pemerataan guru yang baik. Apabila guru tersebar dengan baik, rasio jumlah guru dan murid akan lebih seimbang.
"Dengan kata lain, satu guru akan menghadapi jumlah murid yang ideal untuk diajarnya sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Apabila murid terlalu sedikit atau terlalu banyak, kelas menjadi tidak efektif dan mutu pembelajaran juga akan menurun," katanya.
Menurut data, dari 132 SD yang ada di Bantaeng, sebanyak 55 SD kekurangan guru PNS. Kekurangan tersebut mencapai 137 orang, namun 48 sekolah lainnya justru kelebihan guru sebanyak 68 orang.
"Jika kelebihan tersebut didistribusi kesekolah yang kekurangan guru, kekurangannya tersisa 69 orang. Namun, jika termasuk guru kelas non PNS, maka jumlah guru di Bantaeng masih berlebih," katanya.
Karena itu, Pemda harus mendistribusi kelebihan guru tersebut agar lebih merata, urai Kasubag Perencanaan Program Dinas Pendidikan Drs. Muhammad Ramli.
"Setelah dihitung dengan non PNS, kekurangan guru hanya terdapat pada 8 sekolah yaitu 36 guru. Namun terdapat juga kelebihan guru di 85 sekolah lain yaitu 272 orang yang menyebar di seluruh kecamatan. Dengan demikian, jika kelebihan 272 guru didistribusi ke sekolah yang kekurangan guru di lima kecamatan, maka Bantaeng secara keseluruhan mengalami surplus guru sebanyak 236 orang," ujarnya.***3***
Daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulsel ini juga terdapat 28 SD dengan jumlah murid per rombongan belajar kurang dari 16 anak.
Sepuluh sekolah terdapat di Tompobulu dan lima di Bissappu. Padahal idealnya, perrombel minimal terdapat 20 anak dan maksimal 32 anak. Anehnya, 11 dari 28 sekolah yang kekurangan murid tersebut malah kelebihan guru kelas PNS.
"Penumpukan guru di satu tempat seperti ini, membuat beberapa guru kekurangan jam mengajar. Padahal sekolah lain sangat membutuhkan jasa mereka," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Bupati Pangkep harapkan Program Merdeka Belajar terlaksana dengan baik
Kamis, 2 Mei 2024 20:04 Wib
Pemkab Luwu beri penghargaan kepada sekolah berprestasi
Kamis, 2 Mei 2024 14:07 Wib
Pemkab Bulukumba : Pemerintah desa mulai menerapkan transaksi non tunai
Kamis, 2 Mei 2024 5:51 Wib
Polda Sulsel tangkap oknum ASN Jeneponto diduga jual Sabu
Rabu, 1 Mei 2024 20:06 Wib
Pemkab Sidrap bentuk Satgas tindaklanjuti Petisi MUI tentang 4S
Rabu, 1 Mei 2024 17:24 Wib
Bupati Pangkep siapkan hadiah umrah juara I MTQ ke-33 Sulsel
Rabu, 1 Mei 2024 9:26 Wib
Pemkab Selayar mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM pada lima OPD
Selasa, 30 April 2024 21:18 Wib
Sekjen Kemenaker RI buka pelatihan berbasis kompetensi di Pangkep
Senin, 29 April 2024 21:38 Wib