Makassar (ANTARA Sulsel) - Support to Indonesia`s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) bekerja sama dengan Pemprov Sulsel melaksanakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, Sistem Penghitungan Angka Kredit, dan Sistem Remunerasi berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 tahun 2012," kata Project Manager Officer SIPS Sulsel Martdwita Bayulesthari di Makassar, Senin.
Menurut Martdwita SIPS Sulsel berupaya memaksimalkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di lima daerah yaitu Prov. Sulsel, Kota Makassar, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang dan Kab. Tana Toraja. Salah satunya melalui penguatan kemampuan daerah dalam melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan regulasi nasional.
"Melalui sosialisasi ini kami membantu mempersiapkan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di jajaran pemda untuk menyikapi Jabatan Fungsional PBJ beserta segala konsekuensi penganggaran dan pengembangan karirnya," kata Martdwita.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Sulsel Firdaus Hasan mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan kegiatan yang strategis dalam memberikan penjelasan yang memadai terkait Jabatan Fungsional PBJ.
"Mengenai Jabatan Fungsional PBJ, ini masih merupakan hal yang baru, masih banyak yang menjadi pertanyaan, misalnya bagaimana penyesuaian jabatan dari struktural ke fungsional, bagaimana penghitungan kredit, hingga renumerasi, dalam forum ini hal tersebut bisa didiskusikan," kata Firdaus.
Dalam sosialisasi ini dipaparkan mengenai Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PBJ, Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional PBJ, Tim Penilai Angka Kredit, dan Sistem Insentif terkait implementasi Jabatan Fungsional PBJ.
Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini Kepala Subdirektorat Bina Karier dan Etika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Wahyuni Kartianingsih. Sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari seratus Pegawai Negri Sipil (PNS) lintas SKPD yang wewenangnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Agus Setiawan
Berita Terkait
Pj Sekda Sulsel berharap BLK Maritim tekan pengangguran
Rabu, 8 Mei 2024 0:18 Wib
Pemprov Sulbar berkomitmen melakukan percepatan pencegahan korupsi
Selasa, 7 Mei 2024 21:12 Wib
Pemkab Sidrap menerima bantuan bencana BNPB Rp200 juta
Selasa, 7 Mei 2024 19:14 Wib
16 desa terisolir di Kabupaten Luwu jadi perhatian khusus BNPB
Selasa, 7 Mei 2024 18:07 Wib
Dinkes Sulbar bangun 48 jamban sehat dukung program cegah stunting
Selasa, 7 Mei 2024 11:52 Wib
BNPB kirim helikopter dan pesawat karavan bantu korban bencana di Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 11:45 Wib
Satu korban hilang akibat banjir di Wajo Sulsel ditemukan meninggal dunia
Senin, 6 Mei 2024 20:04 Wib
Nakes Sulsel terjang titik terisolasi Latimojong layani korban banjir Luwu
Senin, 6 Mei 2024 14:26 Wib