Mamuju (ANTARA Sulbar) - Penataan aset Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diminta diswakelolakan agar tidak lagi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"DPRD Sulbar berharap agar masalah aset Provinsi Sulbar, dapat dituntaskan," kata anggota DPRD Mamuju, Ahmad Mustamin di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, selama ini Sulbar selalu meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) karena terbentur masalah aset yang masih bermasalah.
"Masalah aset selalu menjadi temuan BPK sehingga, perlu dibenahi dengan melakukan penataan aset lebih baik," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar penataan aset dapat dilakukan pihak profesional dengan menswakelolakan penataan aset kepada pihak ketiga.
"Penataan aset mesti diswakelolakan agar dapat diselesaikan dan ditata sehingga tidak lagi menjadi masalah di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, aset di Sulbar banyak yang menjadi masalah karena semenjak Provinsi Sulbar menjadi daerah otonom baru setelah mekar dari Provinsi Sulsel pada 2004, aset yang ada di Sulsel ketika dialihkan ke Sulbar, penataannya kurang bagus dan menimbulkan masalah.
Ia berharap dengan menswakelolakan aset di Sulbar maka Sulbar dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian dan masalah aset Sulbar tidak lagi menjadi masalah.
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib