Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil meminta kepada ratusan perusahaan di kota ini agar memberikan hak kepada karyawan, salah sarunya perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .
"Ada lebih dari 4000 perusahaan di kota ini dan sekitar seribuan itu belum memberikan perlindungan kepada karyawannya, makanya kita minta agar hak-hak itu dipenuhi oleh perusahaan," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kepada karyawan telah mengabaikan aturan ketanagakerjaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, pihaknya mendapatkan data-data resmi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar.
Hasilnya, DPRD Makassar mendapatkan data-data awal dari Disnaker mengenai data jumlah perusahaan yang beroperasi di kota ini serta berapa omzetnya.
"Kita kumpulkan dulu data-data, kita satukan bahannya baru melakukan sidak. Kita akan mencoba cara-cara persuasif dan jika tetap diabaikan maka aturan undang-undang sudah bisa diterapkan," ancamnya.
Mudzakkir mengaku, beberapa poin penting dalam inspeksi mendadak yang dilaksanakannya, diantaranya masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi aturan undang-undang.
Dia menyebutkan, aturan itu antara lain, tidak diberikannya upah yang layak kepada para karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yakni sekitar Rp1,9 juta.
Pelanggaran lainnya adalah tidak diberikannya perlindungan sosial kepada karyawan seperti perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
"Ada dua hal krusial yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Pertama itu tidak diberikan upah sesuai UMP dan yang kedua itu perlindungan sosial seperti BPJS," katanya.
Berdasarkan data dari Disnaker Kota Makassar, ada sekitar 4.700 perusahaan yang beroperasi di kota ini dan ratusan diantaranya tidak melindungi karyawannya dengan BPJS.
Berita Terkait
Presiden Jokowi menyoroti kerugian negara Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 12:49 Wib
Dinkes : Sulsel masuk 10 daerah dengan temuan kasus HIV terbanyak
Sabtu, 20 April 2024 21:45 Wib
Dinkes ungkap DBD di Sulsel tembus 1.620 kasus
Sabtu, 20 April 2024 7:16 Wib
Dinkes Sulsel mendirikan pos layanan kesehatan pascalongsor di Toraja
Rabu, 17 April 2024 4:15 Wib
Biddokkes Polda Sulbar cek kesehatan sopir dan penumpang arus balik Lebaran
Selasa, 16 April 2024 21:35 Wib
Wali Kota Makassar pastikan layanan kesehatan selalu siap meski libur Lebaran
Rabu, 10 April 2024 6:27 Wib
Dinkes Sinjai pastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski libur Lebaran
Selasa, 9 April 2024 19:41 Wib
BB Kekarantinaan Kesehatan Makassar perluas layanan ke Bandara Pongtiku Toraja
Selasa, 9 April 2024 7:37 Wib