Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tetap memperjuangkan anggaran pembangunan Wisma Negara sebesar Rp51 miliar agar dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok 2016.
"Kami sudah melakukan konsultasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, dan disepakati untuk mengkonsultasikan persoalan ini ke Kemendagri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Latif yang ditemui di Makassar, Senin.
Ia mengakui adanya penolakan dari Komisi D DPRD terkait penganggaran Wisma Negara ini.
Penolakan tersebut, kata dia, dilatarbelakangi oleh surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang berisi moratorium terhadap penganggaran untuk gedung baru.
Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Mamminasata.
Meski demikian, Sekda mengatakan, pihaknya tetap optimistis usulan anggaran Wisma Negara tersebut tetap masuk dalam APBD Pokok 2016.
"Wisma Negara ini kan sudah ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang.
"Sesuai arahan gubernur, CPI (Center Point of Indonesia, kawasan di mana Wisma Negara akan dibangun), sudah menjadi RPJMD sampai 2018. Itu juga sudah disepakati dalam perubahan Ranperda," kata Agus.
Ia optimistis persoalan yang timbul terkait penganggaran hanya masalah komunikasi.
"Pemprov juga sudah menginstruksikan kepada Sekda untuk segera melakukan komunikasi dengan DPRD," tegas dia.
Berita Terkait
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib