Sabtu, 25 Maret 2017

DPD nilai kontraktor Jembatan Tello tidak profesional

id jembatan tello, anggota dpd sulsel, bahar ngitung
DPD nilai kontraktor Jembatan Tello tidak profesional
Anggota DPD Bahar Ngitung (kiri) dan Parlindungan Purba (kanan) meninjau proyek pembangunan jembatan Tello, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (13/3). (ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)
"Kelihatan bahwa tidak profesional dan kemampuan finansialnya kurang...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan Bahar Ngitung menilai kontraktor Jembatan Tello tidak profesional.

"Kelihatan bahwa tidak profesional dan kemampuan finansialnya kurang," kata Bahar Ngitung saat meninjau Jembatan Tello di Makassar, Minggu.

Diketahui Proyek Jalan dan Pelebaran Jembatan Tello yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan Perintis Kemerdekaan hingga kini masih mandek. Proyek tersebut harusnya selesai pada Desember 2015, namun kontraktor pelaksana gagal menyelesaikan dan berdampak pada pemutusan kontrak.

Beberapa kendala yang menjadi alasan gagalnya proyek ini diselesaikan menurut Bahar, tidak dapat diterima.

"Alasan pihak kontraktor yang menyatakan terkendala oleh adanya pipa PDAM di sekitar lokasi pembangunan, bukan suatu kendala karena letaknya cukup jauh, yakni sekitar 7 meter dari titik pembangunan," ujarnya.

Alasan lain, mengenai tingginya air di Sungai Tello, menurut Bahar inipun hanya alasan karena di tengah laut sekalipun, jembatan bisa dibangun.

Menurut Bahar, ia bahkan meyakini pekerjaan tersebut bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 sampai 4 bulan.

Karenanya, kata dia, ia akan mencoba berjuang bersama tim advokasi DPD RI agar anggaran pembangunan proyek tersebut dapat dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016.

"APBN Perubahan akan dibahas pada April mendatang, sehingga bisa ditender pada Agustus 2016 dan dilaksanakan pada September, dan selesai pada akhir 2016," tuturnya.

Berbeda dengan Bahar, Kepala Satker Jalan Metropolitan BBPJN VI Makassar Rahman Jamil mengatakan anggaran pembangunan jembatan tersebut akan sulit dimasukkan dalam APBN Perubahan.

"Saya rasa susah dimasukkan dalam APBN Perubahan karena paling cepat September, proses lelang 2 bulan. Tidak bisa penunjukan kalau di atas Rp200 juta," katanya.

Apalagi, lanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tender sekitar 2 bulan, sehingga diprediksi pekerjaan baru bisa dimulai pada November.

"Lebih bagus masukkan di anggaran pokok karena cuma beda berapa bulan," ucapnya.

Editor: Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga