Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov
Sulsel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atau penghargaan yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
RI).
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Sulsel di Makassar, Senin
mengatakan penyusunan laporan keuangan Pemprov Sulsel telah sesuai
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
"Laporan keuagan Pempron Sulsel diungkapkan secara memadai, tidak
terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan telah menyusun
unsur-unsur pengendalian internal, sehingga BPK berkeyakinan memberikan
opini WTP," ujarnya.
Opini tersebut, kata dia, diberikan berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sulsel, yang terdiri atas tujuh laporan di
antaranya realisasi laporan saldo keuangan, operasional, kas, laporan
perubahan dan catatan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan
saldo anggaran lebih.
Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI,
kata Azhar, telah memberikan 1.268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar
untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel, dan terdapat 794 rekomendasi
atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti.
Selain itu sebanyak 397 rekomendasi atau senilai Rp69,71 miliar
belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum
ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat
ditindaklanjuti.
"Pada LKPD tahun 2016 ini terjadi perbaikan laporan keuangan, sesuai `action plan` Gubernur Sulsel," imbuhnya.
Perolehan WTP ke-tujuh ini, kata dia, juga menunjukkan sinergi yang
baik antara Pemprov Sulsel, SKPD, dan DPRD sebagai pengawas.
"Kami juga tetap mendorong Pemprov Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten," ucapnya.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan
tersebut mengatakan opini WTP tidak hanya terkait pada satu sektor,
tetapi menunjukkan kinerja SKPD, pengawas dan legislator dalam menjaga
konsistensi.
"Raihan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam ketaatan terhadap
aturan dan menjaga pelaporan keuangan, dan ini tidak mudah," pungkas
Syahrul
Berita Terkait
PLN menerangi rumah 876 keluarga di 33 dusun Provinsi Sulsel
Sabtu, 4 Mei 2024 22:18 Wib
Gubernur Sulsel :sebut 12 Ribu warga terdampak banjir di Wajo
Sabtu, 4 Mei 2024 22:17 Wib
Pj Bupati Luwu mengapresiasi stakeholder bantu korban banjir dan longsor
Sabtu, 4 Mei 2024 22:15 Wib
Pemprov Sulsel kirim bantuan menggunakan helikopter ke Latimojong
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
PMI Sulsel kerahkan relawan kirim bantuan untuk korban bencana
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
BMKG IV Makassar mengimbau masyarakat waspadai bencana hidrometeorologi
Sabtu, 4 Mei 2024 18:19 Wib
Mantan Gubernur Sulsel salurkan 60 ton beras untuk korban banjir Luwu
Sabtu, 4 Mei 2024 18:08 Wib
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib