Mamuju (ANTARA Sulsel) - Bupati Mamuju Sulawesi Barat, Dr.H.Suhardi Duka, MM, menyampaikan, korban kebakaran tetap menjadi skala prioritas dalam proses pembagian lods yang ada di pasar sentral.

"Pasar sentral yang baru saja dibangun telah dibagikan secara gratis kepada pedagang dengan mengutamakan pedagang yang menjadi korban kebakaran," kata Suhardi Duka di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, setelah proses pembangunan selesai maka memang disana terdengar ada isu bayar membayar. Tetapi, itu tidak dilakukan oleh aparat birokrasi melainkan ada oknum calo yang memanfaatkan momen itu sehingga ada pihak yang tidak mendapatkan bagian sehingga melakukan protes.

Ia menyampaikan, pemerintah telah memastikan bahwa semua yang menjadi korban telah mendapatkan lodz.

Sebab kata dia, pemerintah menyiapkan lodz lebih dari jumlah korban kebakaran yang mencapai 200 lebih orang yang kehilangan tempat usaha.

"Hampir dipastikan seluruh korban telah mendapatkan bagian karena jumlah lods yang kita bangun mencapai 300 unit. Tim telah melakukan proses seleksi dengan mengutamakan pedagang lama, taat bayar retribusi. Namun, memang tidak cukup karena masih banyak peminat yang belum dapat karena memang lodznya masih terbatas," jelas Suhardi.

Bupati dua periode ini meminta, agar para pedagang tetap bisa bersabar karena pemerintah akan membangun lodz yang baru lagi.

Tapi kata dia, jika ada bukti bahwa ada aparat pemerintah kabupaten menerima sogok maka itu akan diberikan sangksi.

"Silakan dilaporkan jika ada pejabat saya yang menerima sogok. Jika terbukti, maka saya akan hukum mereka sesuai aturan PNS," tutur Suhardi.

Sebelumnya, puluhan pemuda, mahasiswa dan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pasar melakukan aksi demo dengan mendatangi kantor DPRD Mamuju, untuk mengadukan persoalan pembagian lods atau kios pasar yang dianggap tidak adil.

Kordinator aksi Abdillah menuturkan, jika persoalan pembangunan lods pasar sentral Mamuju yang diperuntukkan bagi korban kebakaran tahun lalu serta sejumlah pedagang pasar lainnya yang tidak mendapat tempat sudah beberapa kali diadukan kepihak terkait, tapi tidak ada respon ataupun tanggapan untuk menyelesaiakan persoalan tersebut.

"Masalahnya kebijakan pembagian lods pasar itu tidak bijak. Pembagian lods pasar ternyata ada korban dan layak menerima tapi malah tidak dapat lods. Padahal korban kebakaran sudah didata. Kami anggap pembagian lods dipolitisasi hingga dijadikan ajang bisnis," kata Abdillah. M Yaufik

Pewarta : Aco Ahmad
Editor :
Copyright © ANTARA 2024