Gubernur Diharapkan Jadi Mediator Sengketa Tapal Batas

Kupang (ANTARA Sulsel) - Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Paul Victor Mella, minta Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menjadi mediator dalam upaya menyelesaikan sengketa tapal batas antarkabupaten di NTT.

"Segala upaya sudah kami lakukan, namun belum juga mencapai titik temu. Kami optimistis, jika Gubernur NTT menjadi mediator, segala macam persoalan akan bisa terselesaikan dengan baik," kata Nuwa Wea dan Mella di Kupang, Jumat.

Bupati Ngada dan Bupati TTS berada di ibu kota Provinsi NTT dalam kaitan dengan penandatanganan MoU Revitalisasi KB antara Gubernur NTT dengan Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarief di Kupang, Kamis (5/11).

Bupati Nuwa Wea berpendapat, Gubernur NTT sebaiknya mengambil alih masalah batas wilayah antara Kabupaten Ngada dengan Manggarai Timur di Pulau Flores bagian barat yang hingga kini belum mencapai titik temu.

"Berlarut-larutnya penyelesaian batas wilayah antara Ngada dan Manggarai Timur sangat mengganggu konsentrasi warga dalam upaya menyiapkan lahan menghadapi musim tanam tahun ini," katanya.

Mantan Ketua Bappeda NTT itu mengaku kewalahan dalam menghadapi masalah tersebut, karena karakter warga masyarakat Ngada dan Manggarai Timur sangat tidak kompromistis.

"Berbagai upaya dan cara telah dilakukan bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur, namun selalu saja menemui jalan buntu," katanya.

Atas dasar itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kata Nuwa Wea, sebaiknya jadi mediator dalam memidiasi sengketa tapal batas agar secepatnya terselesaikan.

Menurut Bupati Nuwa Wea, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Ngada dan Manggarai Timur, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai dampak dari masalah batas wilayah yang tidak kunjung selesai itu.

"Survei terkahir membuktikan warga Kabupaten Ngada sebagai besar sudah tinggal dan menetap di wilayah Manggarai Timur sebelum wilayah itu berdiri sebagai daerah otonom baru pada tahun 2007 lalu," katanya.

Setelah Manggarai Timur menjadi daerah otonom berpisah dari kabupaten induk Manggarai, muncul konflik perebutan tanah yang terus melebar sampai masalah batas wilayah kabupaten.

"Rakyat kami tidak mau menjadi bagian dari warga Kabupaten Manggarai Timur. Ini masalahnya sehingga menimbulkan berbagai macam konflik internal yang terjadi selama ini," kata Bupati Nuwa Wea.

Ia menambahkan, pada 23 Oktober lalu, Pemkab Ngada sudah dipanggil Komnas HAM sehubungan pelanggaran HAM yang terjadi di perbatasan Manggarai Timur dan Ngada.

"Saya telah memberi penjelasan kepada Komnas HAM bahwa masalah perbatasan wilayah kedua kabupaten tidak dapat diselesaikan hanya sepihak tetapi perlu juga membutuhkan mediator Gubernur NTT untuk memanggil kedua bupati guna menyelasikan masalah perbatasan antarakedua wilayah ini," katanya.

Hal yang sama juga dikemukakan Bupati TTS Paul Victor Mella.

Menurut dia, masalah perbatasan wilayah antara Kabupaten TTS dan Belu di Lotas juga hingga kini masih terkatung-katung, sehingga membuat masyarakat cenderung menyelesaikan sendiri masalah dengan cara-cara depresif ketimbang persuasif atau kesepakatan menju jalan damai.

Mantan Asisten I Setda TTS ini juga meminta Gubernur NTT mengambilalih masalah ini sehingga penyelesaiannya cepat tuntas, sehingga menenangkan masyarakat banyak dalam beraktivitas.

"Secara lembaga, kami telah menyampaikan keinginan agar Gubernur NTT menjadi mediator, namun belum ada jabwaban hingga saat ini. Kami harapkan agar ada respons positif dalam waktu dekat ini," kata Bupati Mella.

(T.PSO-084/L003)