Makassar (Antaranews Sulsel) - Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Nitro Makassar Dr Rosneni Daga menyatakan jika polemik Makassar Mal yang sudah empat tahun berdampak pada perputaran ekonomi pedagang.
"Sejak puluhan tahun Makassar Mal adalah pusat perdagangan terbesar di Makassar dan Sulawesi Selatan dan sejak kebakaran empat tahun lalu hingga selesainya pembangunan New Makassar Mal, polemiknya tidak kunjung selesai dan berdampak pada perputaran ekonomi pedagang," ujar Dr Rosneni Daga di Makassar, Kamis.
Dia mengungkapkan perputaran ekonomi di Makassar Mal sebelum kebakaran hebat pada 7 Mei 2014 cukup besar karena semua sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertumpu di kawasan perekonomian tersebut.
Namun, sejak pembangunan kembali kawasan perekonomian UMKM itu dilakukan setahun kemudian, permasalahan lain bermunculan dengan tidak adanya kesepakatan antara pengembang, pemerintah dan pedagang.
"Permasalahannya sangat kompleks dan tidak ada kesepakatan antara pemerintah, pedagang dan pengembang. Banyak masalah, mulai dari harga, kebijakan dan lainnya yang tentunya mempengaruhi perputaran ekonomi di kawasan itu," katanya.
Rosneni menyatakan, dirinya selain sebagai dosen dan pengajar ilmu manajemen juga adalah ibu rumah tangga yang sering berbelanja di Makassar Mal atau Pasar Sentral.
Selama tiga tahun terakhir ini, dirinya tidak pernah lagi melihat kemacetan dan geliat ekonomi di kawasan Makassar Mal karena sepinya pengunjung.
Menurut dia, para pengunjung atau warga sekarang sudah mulai beralih transaksinya dari pasar tradisional ke pasar modern dan dari cara konvensional ke digitalisasi.
"Semuanya sudah berubah sekarang era transformasi perdagangan. Dulunya kalau akan berbelanja pasti ada pertemuan antara pedagang dan penjual. Kalau sekarang itu sudah tidak perlu lagi karena belanja banyak dilakukan secara online," terangnya.
Mantan aktivis perempuan ini pun mengaku jika polemik yang berkepanjangan di Makassar Mal itu membuat warga malas berkunjung karena kebutuhan dan kenyamanan warga yang akan berbelanja sudah tidak didapatkan lagi seperti biasanya.
Dia berharap negara, dalam hal ini pemerintah, hadir di tengah polemik itu dan mencari solusi yang tepat untuk menuntaskan permasalahan pedagang dan pengembang.
"Pemerintah harus hadir dan memberikan pendampingan kepada para pedagang karena setelah kebakaran itu omset jadi menurun dan banyak barang berharga ikut terbakar. Para pedagang butuh bantuan kredit dan ini yang bisa membangkitkan geliat ekonomi pedagang," ucapnya.
Berita Terkait
Menkopolhukam Mahfud MD serahkan polemik batas usia capres-cawapres ke hakim MK
Senin, 25 September 2023 11:24 Wib
Panji Gumilang, medsos dan gangguan informasi
Kamis, 3 Agustus 2023 8:33 Wib
Syarikat Islam mendukung pemerintah selesaikan polemik Ponpes Al Zaytun
Minggu, 25 Juni 2023 0:38 Wib
Lemkapi mengharapkan pertemuan Kapolri dan Ketua KPK selesaikan polemik
Rabu, 19 April 2023 8:08 Wib
Ahli hukum heran adanya rencana mengubah sistem pemilu saat tahapan sudah jalan
Rabu, 22 Februari 2023 15:47 Wib
Polemik kelompok militer swasta pada serangan Rusia ke Ukraina
Rabu, 15 Februari 2023 10:38 Wib
Kadiv Humas : Mabes Polri pastikan polemik intel tak ganggu kebebasan pers
Sabtu, 17 Desember 2022 6:47 Wib
Mabes Polri komunikasikan terkait polemik Iptu Umbaran menjadi jurnalis
Kamis, 15 Desember 2022 5:49 Wib