Walhi : pembangunan bendungan Jene`lata bukan solusi atasi banjir

id walhi sulsel, pembangunan jene'lata,antisipasi banjir,bendungan bili-bili,wacana pembangunan bendungan,muhammad al amin,bendungan jene'lata,gowa

Seorang jurnalis mengambil gambar di jembatan pintu air Bendungan Bili-bili Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (27/1). Pemerintah berencana membangun Bendungan Jene'lata untuk mengantisipasi luapan air sungai agar tidak terjadi banjir. (FOTO/Antaranews Sulsel/Darwin Fatir)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menilai wacana pembangunan bendungan Jene`lata yang disampikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla bukan solusi utama dalam mengatasi banjir di wilayah Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

"Rencana pembangunan bendungan Jene'lata untuk mengatasi banjir di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar adalah solusi yang kami nilai keliru, karena bukan itu persoalan utamanya," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin di Makassar, Selasa.

Menurutnya, bendungan baru tersebut tidak bisa menjamin tidak akan terjadi banjir dikemudian hari, karena tidak ada inisiatif pihak terkait mengatasi akar persoalannya yang selama ini terjadi.

Selain itu, bendungan Bili-bili awalnya dibangun sebagai fungsi pengendali banjir serta kebutuhan air bersi masyarakat, namun secara tidak terduga terjadi bencana banjir disebab elevasi (debit) air telah melebihi ambang batas di bendungan setempat.

"Akhirnya pintu air dibuka hingga mengakibatkan banjir serta menelan korban jiwa. Artinya, bendungan Bili-bili sendiri tidak mampu menampung air pada musim hujan dan mengatasi kekurangan air pada musim kemarau," katanya.

Amien mengungkapkan, persoalan utama terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gowa karena degradasi lingkungan di bentang alam pegunungan Karaeng Lompo.

Hasil investiagsi awal dari kajian spasial Walhi Sulsel pascabanjir memperlihatkan bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Jeneberang sudah sangat kritis, sehingga tidak lagi berfungsi sebagi daerah tangkapan air.

"Bukan bendungan yang harus dibangun sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir, tetapi yang harus segera dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar tata ruang, membangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) dan lainnya baik itu individu maupun badan usaha," ujarnya.

Selain itu, katanya, membangun sinergitas antarlembaga pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan terutama di daerah hulu, khususnya di wilayah DAS Jeneberang.

"Justru ketika Bendungan Jene`tala dengan luas 2.400 hektar dibangun, maka akan menghilangkan ruang hidup masyarakat, karena masyarakat akan kehilangan tempat tinggal dan wilayah kelolanya. Terkhusus di beberapa desa seperti di Desa Moncongloe, Bilalang, Tanakaraeng, Pattalikang, dan Manuju," ungkap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla (JK) usai meninjau Bendungan Bili-bili di Kabupaten Gowa menyebutkan tidak ada masalah yang perlu evaluasi di tempat tersebut.

Wapres juga menerima masukan untuk pembangunan bendungan baru Jene`lata sebagai antisipasi penanggulangan banjir di daerah setempat. "Akan ada lagi bendungan baru yang harus dibikin, namanya Bendungan Jene`lata. Sudah di rencanakan mudah-mudahan tahun ini bisa mulai pekerjaan," ujar usai rapat di kantor Gubernur Sulsel, Minggu.

Sementara untuk target penyelesaian kerusakan akibat bencana alam yang melanda sejumlah kabupaten di Sulsel, pria disapa akrab JK ini mengaku butuh waktu yang lebih lama.

"Ini (perbaikan) akan makan tempo, dan butuh waktu tiga tahun. Karena itu baru dibibitkan (pohon reboisasi) lalu kemudian ditanami. Tapi, harus dari sekarang Gubernur dan BNPB termasuk dari kehutanan tentu sama-sama akan memperbaiki DAS-nya Bawakaraeng," papar dia.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan usai bertemu Wapres di bendungan setempat, mengemukakan bendungan Jene`lata mesti dibangun segera guna mengantisipasi terjadinya banjir di saat puncak musim penghujan tahun depan.

"Ada dua hal yang paling mendesak yaitu membangun bendungan Jene` Lata dan memperbaiki hutan agar bisa mereduksi banjir yang ada di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar," kata Adnan.

Untuk jangka panjang dengan memperbaiki hutan dan mengembalian lahan konservasi dari alih fungsi lahan menjadi perkebunan agar tidak terjadi bencana serupa.

Selain itu dilakukan penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa tegas dalam mengambil sebuah sikap terhadap masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan konservasi menjadi lahan perkebunan.

"Setelah ini ada rapat dan kita duduk untuk sama-sama membahas masalah ini. Kita sampaikan secara keseluruhan bahwa harus dilakukan ada dua, memperbaiki semua lahan konservasi kita dengan melakukan reboisasi dan lain-lain, serta sangat mendesak pembangunan Benduangan Jene`lata," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar