Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah Indonesia akan berupaya maksimal untuk menghadapi diskriminasi produk sawit oleh Uni Eropa.
"Kita bekerja keras menghadapi tekanan, diskriminasi dari beberapa negara terhadap pemerintah dalam menangani kelapa sawit ini. Jadi kita semua harus kompak menghadapi ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kamis, yang merupakan kabupaten utama penghasil sawit di PTPN III. Dalam kunjungan tersebut, Luhut disambut Plt Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe.
Mantan Menko Polhukam itu juga hadir dalam Jambore Petani Sawit Nasional di Medan, Sumatera Utara, Kamis, di mana ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membela industri minyak kelapa sawit.
"Siapapun yang menghambat perkembangan industri sawit Indonesia akan kita lawan. Karena industri sawit ini perannya sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, juga dalam penyerapan tenaga kerja," tuturnya kepada sekitar 2.000 petani sawit dalam acara tersebut.
Menurut Luhut, jika Uni Eropa jadi mengimplementasikan boikot produk minyak kelapa sawit dan turunannya, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi yakni menggugat ke Oraganisasi Perdagangan Internasional (WTO) hingga keluar dari komitmen Paris Agreement.
"Tentu kita akan melawan lewat pengadilan di Eropa dan World Trade Organization (WTO). Keluar dari Paris Agreement juga menjadi salah satu opsinya," imbuhnya.
Mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia. Namun, meski layak diperjuangkan, Luhut menekankan pentingnya melakukan pengelolaan berkelanjutan.
"Bapak, ibu, jangan menanam sawit semua, harus ada 'enclave' (daerah kantong) untuk menjaga keseimbangan. Kita sudah melakukan hilirisasi industri sawit, lalu moratorium sudah dilakukan pada 14 juta hektare lahan, saat ini kita hanya melakukan 'replanting' (peremajaan) saja dengan bibit unggul," pungkas Luhut.
Berita Terkait
Polewali Mandar mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Rabu, 27 Maret 2024 17:13 Wib
Disnaker Sulbar memaksimalkan perlindungan bagi pekerja perempuan
Jumat, 1 Maret 2024 16:23 Wib
Prancis menyangkal soal rasisme sistemik di dalam badan hukum negaranya
Sabtu, 1 Juli 2023 9:50 Wib
PBB: Prancis harus segera selesaikan masalah rasisme
Sabtu, 1 Juli 2023 9:40 Wib
Presiden Jokowi ajak PM Malaysia perkuat kolaborasi lawan diskriminasi sawit
Kamis, 8 Juni 2023 14:28 Wib
Wamen ATR/BPN memastikan tak ada diskriminasi pemberian sertifikat tanah
Selasa, 11 April 2023 17:46 Wib
Ketua MPR minta RUU Kesehatan memberi hak kesehatan tanpa diskriminasi
Selasa, 11 April 2023 17:44 Wib
Empat organisasi pers dorong penguatan peran media dari diskriminasi
Minggu, 9 April 2023 21:39 Wib