Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis milik negara kembali menjadi bahan hangat dalam debat capres kelima yang digelar menjelang Pemilu 2019.
Dalam debat pamungkas capres yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4), calon presiden pasangan nomor urut 02 melontarkan sebuah pernyataan bahwa BUMN yang merupakan benteng terakhir perekonomian Indonesia, saat ini goyah.
Disebutkan bahwa telah terjadi sejumlah persoalan di BUMN, mulai dari pembentukan holding hingga salah kelola perusahaan-perusahaan milik negara.
Menurut Prabowo Subianto pembentukan holding BUMN yang direncanakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang kurang tepat dan sia-sia selama tidak dikelola dengan baik.
Pada kesempatan itu, cawapres 02 Sandiaga Uno bahkan membacakan surat dari seorang karyawan BUMN yang menolak pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Penerbangan.
Mendapat pernyataan tersebut, capres nomor urut 01 Joko Widodo langsung bereaksi dan memberikan jawaban soal pengelolaan BUMN yang sesungguhnya.
"Kebijakan membentuk holding BUMN akan membuat badan usaha milik negara bisa berkembang dan berani "keluar kandang", bahkan akan ada "super holding", kata Jokowi.
Pemerintah akan terus membentuk induk-induk perusahaan BUMN di berbagai bidang, mulai dari migas, tambang, konstruksi, hingga perdagangan dan sektor lainnya.
BUMN ke depan harus berani 'keluar kandang', menjadi pionir membuka pasar, jejaring sehingga swasta bisa mengikuti.
Dengan membentuk induk perusahaan, BUMN akan lebih mudah mencari modal sehingga bisa menggarap proyek-proyek besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.
Joko Widodo menyebutkan bahkan saat ini sejumlah BUMN konstruksi mulai menggarap proyek pembangunan jalan tol, properti di sejumlah negara di Timur Tengah.
"Kalau semua dilakukan, ekonomi kita menjadi besar dengan semua yang kita lakukan itu, di mana swasta ikut di belakangnya, ini namanya Indonesia Corporation. Semua ketarik, ekonomi kita menjadi besar," kata Jokowi.
Data dan fakta
Bisa saja Prabowo Subianto berpendapat bahwa pengelolaan BUMN saat ini bermasalah dengan pandangan-pandangan dari sudut tertentu.
Namun di sisi lain fakta membuktikan bahwa kinerja BUMN secara keseluruhan dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan.
Menurut data Kementerian BUMN, indikator-indikator kinerja perusahaan milik negara selama 2018 meningkat signifikan, mulai dari laba, ekuitas, belanja modal (capital expenditure/capex), hingga kontribusi terhadap APBN seperi pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.
Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN menembus angka Rp8.092 triliun, melonjak Rp882 triliun atau sekitar 12 persen dibanding aset pada 2017 sebesar Rp 7.210 triliun.
Total laba BUMN tumbuh menjadi Rp 188 triliun dari laba 2017 sebesar Rp 186 triliun.
Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur pun terlihat dari belanja BUMN yang meningkat sepanjang 2018 mencapai Rp 487 triliun. Angka itu naik signifikan dibandingkan 2017 sebesar Rp 315 triliun.
Belanja modal (capital expenditure/capex) 2018 itu didominasi oleh sektor infrastruktur.
Kontribusi BUMN terhadap APBN juga melonjak menjadi Rp 422 triliun, naik Rp 68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp 354 triliun.
Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sebuah siaran pers menyebutkan bahwa kinerja positif ini akan dijaga dan tingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri, menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Ini sebagaimana tertuang dalam amanah konstitusi bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan dan agen penciptaan nilai. Ini Wujud nyata kontribusi BUMN dalam pembangunan tercermin dari peningkatan konektivitas darat, laut dan udara," tegas Rini.
BUMN telah merealisasikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol sepanjang 782 kilometer (km), reaktivasi rel kereta Jawa Barat sepanjang 178,8 km, Light Rail Transit (LRT) Palembang serta pembangunan LRT Jabodebek.
Dari sisi konektivitas laut, BUMN telah membangun 27 pelabuhan baru, 100 kapal pendukung tol laut, peningkatan kapasitas peti kemas menjadi 28,8 Teus, dan dwelling time menjadi tiga hari dari semula tujuh hari pada 2014. BUMN telah membangun 10 bandar udara baru demi menunjang konektivitas udara.
Di sektor kelistrikan, BUMN telah berkontribusi meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,2 persen.
Didukung dengan kapasitas listrik terpasang sebesar 57.822 Megawatt, 53.000 Km transmisi, dan 131.000 MVA gardu induk. Selain itu, sinergi BUMN juga telah menyambungkan listrik ke lebih dari 100 Ribu keluarga tidak mampu di Jawa Barat.
Keluarga tidak mampu tersebut sebelumnya tidak memiliki akses langsung terhadap listrik PLN, dan menumpang listrik tetangga.
BUMN juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sejumlah program ekonomi kerakyatan.
Sepanjang 2018, BUMN telah menyalurkan Rp 113,9 triliun kredit usaha rakyat (KUR) bagi 4,3 juta nasabah, dan menyalurkan Rp 16,4 triliun kepada 4,2 juta nasabah kredit ultra mikro PNM Mekaar.
Tak hanya itu, BUMN juga merealisasikan BBM Satu Harga di 123 titik lokasi di Papua, Merealisasikan program Kewirausahaan Pertanian di sembilan Kabupaten di Jawa Barat, serta mendirikan 76 BUMN Shop di desa tertinggal di Sukabumi, Tasikmalaya dan Ciamis.
"BUMN juga berperan aktif dalam mencetak generasi muda bangsa yang produktif, kreatif dan inovatif lewat program Spirit of Millennials. Program ini bertujuan untuk mewadahi sekaligus mengajak para karyawan muda BUMN berkontribusi membangun negeri," ujar Rini.
Rini mendorong BUMN agar terus bersinergi dan berinovasi dalam memberikan nilai tambah untuk produk dan layanan yang lebih efisien lewat hilirisasi.
Sektor yang tengah difokuskan mengejar hilirisasi yakni migas dan pertambangan. Diharapkan kedua sektor tersebut dapat meningkatkan nilai tambah produknya menjadi 10 kali lipat.
Dalam rangka mengoptimalkan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur, BUMN juga dipacu melanjutkan utilisasi jalan Tol Trans Sumatera dan jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi.
Debat cermat
Tentu, debat pamungkas pada 13 April 2019 sebagai penutup rangkaian kampanye menjelang Pemilu 2019 bagi salah satu pasangan bisa menjadi senjata dan sekaligus kesempatan terakhir untuk mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla
Namun dalam sebuah perdebatan seharusnya tetap menjunjung nilai-nilai kebenaran yang ditekankan pada data dan fakta.
Untuk itu, Jokowi dalam debat tersebut menyampaikan keinginannya agar berbagai pihak tidak meragukan kemampuan BUMN dan harus bersikap optimistis agar mampu membenahi BUMN menjadi lebih baik.
"Kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengelola Blok Rokan dan Mahakam sudah diambil Pertamina," kata Jokowi.
Ia pun membenarkan bahwa saat ini Freeport juga sudah diambil alih BUMN Inalum dengan mayoritas 51,2 persen, sehingga dinilai berbagai BUMN juga sudah mampu melakukan akuisisi besar tersebut.
Jokowi mengingatkan bahwa berbagai pihak harus selalu memandang dengan optimis karena tidak ada negara manapun yang akan maju kalau rakyatnya tidak optimistis.
"Kalau ada masalah itu tugas kita sebagai pemimpin bagaimana menyelesaikan masalah itu," katanya.
Jokowi menyatakan dirinya tidak mau membuka masa lalu tetapi memang ada sejumlah BUMN yang mengalami salah kelola. Namun dirinya tidak ingin menyalahkan mereka tetapi berupaya mencari jalan keluar agar BUMN menjadi lebih baik.
Bahkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sebuah kesempatan mengatakan, keuntungan seluruh BUMN secara total per tahun telah lebih dari Rp200 triliun, meningkat pesat dari ketika pertama dirinya dilantik memimpin Kementerian BUMN pada 2014.
Ia mengisahkan, saat pertama ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN masih sekitar Rp143 triliun.
Dengan kerja keras berbagai BUMN, sekarang 2018 untungnya di atas Rp200 triliun.
Tidak mungkin seluruh BUMN bisa mencapai jumlah keuntungan yang sangat besar tersebut kalau bukan karena kerja keras dari berbagai BUMN.
Rini juga mengutarakan harapannya agar keuntungan total BUMN bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dan hal itu dinilai juga menjadi tanggung jawab dari generasi milenial mendatang.
