Makassar (ANTARA) - Hiruk-pikuk pesta demokrasi sudah berakhir, juga proses panjang sidang di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi pun sudah berakhir dan hari ini, Minggu (30/6) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin untuk masa pemerintahan 2019-2024.
Ucapan selamat meluncur dari segala penjuru untuk pasangan terpilih Jokowi-Ma'ruf dan proses rekonsiliasi pun mulai terbangun untuk melanjutkan pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi jilid II.
Euforia kemenengan di kubu Jokowi-Ma'ruf diharapkan tidak berlarut-larut, karena seribu harapan dari segala lini masyarakat sudah menyambut di gerbang pemerintahan pasangan Jokowi-Ma'ruf menjelang peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Guru SD Balang Baru Makassar, Sulsel, Wati di Makassar, misalnya, berharap agar pengangkatan guru kontrak yang masa pengabdiannya 10-20 tahun dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa mengikuti tes CPNS lagi.
Kalaupun ada tes untuk perekrutan PNS, lanjut dia, harusnya tidak ada lagi nepotisme, sehingga jajaran pemerintah hingga level bawah dapat bersikap adil dan transparan.
Selain itu baginya, pada proses perekrutan CPNS juga lebih baik dilakukan dengan sistem persaingan antara sesama guru kontrak dengan kuota yang lebih besar, sebab kata dia, pengabdian yang telah dilakukan bertahun-tahun hendaknya mendapat apresiasi khusus dari pemerintah.
Peran kepala sekolah di sini juga harus dapat merekomendasikan guru kontraknya yang sudah mengabdi diatas 10 tahun dan memiliki kualitas
Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib berharap presiden dan wakil presiden terpilih melakukan peningkatan kualitas SDM Indonesia sehingga mampu bersaing dengan dunia Internasional.
Pemerintahan Jokowi jilid II harus lebih fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan para tenaga pendidik mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
Dilain pihak, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan Prof Ambo Asse berharap pemerintah harus dapat mendorong terciptanya kerukunan, kebersamaan dan mengeliminasi perbedaan pilihan sebelumnya pada saat Pilpres 2019.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan satu sama lain, termasuk mereka yang tidak memilihnya dianggap hal paling mendasar untuk memimpin sebuah bangsa.
Selain itu, diharapkan presiden terpilih pro-terhadap masyarakat miskin dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, bukan hanya bagi mereka yang berada di pusat pemerintahan, namun terkhusus untuk rakyat yang hidup di pulau-pulau hingga perbatasan melului program pembangunan.
Tantangan besar
Pengamat ekonomi sosial dari Universitas Muhammadiyah Makassar Dr Hurriah Ali Hasan mengatakan, pascapenetapan presiden dan wakil presiden terpilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Menurut Hurriah, meski pasangan ini banyak pendukung, namun jangan euforia kemenangan tersebut berlarut-larut. Tugas utama yang terpenting pada pemerintahaan Jokowi jilid II adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Alasannya, banyak kebijakan Jokowi pada periode lalu tidak populer yang justru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat, sehingga pada periode kedua ini harus mengeliminasi kebijakan seperti itu.
Dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat, lanjut dia, khususnya dari sisi ekonomi, maka secara perlahan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komitmen mengedepankan transparansi.
Sebagai gambaran, katanya lagi, adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi dengan luas, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan itu tidak populer.
Apa lagi itu kemudian menimbulkan kesan tidak transparan, sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menaikkan harga BBM dan diumumkan secara meluas.
Sementara dari segi pembangunan infrastruktur, alumni program doktoral Universitas Teknologi Malaysia ini mengatakan, tetap harus digenjot dengan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, misalnya, masyarakat tergusur sebagai suatu konsekuensi dari sebuah pembangunan.
Pembangunan infrastruktur suatu negara bagaimana pun itu membutuhkan namanya pembangunan, dan biasanya korbannya adalah masyarakat kecil di negara mana pun itu akan terjadi.
Senada dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Corupption Committee (ACC) Sulawesi yang berharap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pascaditetapkan sebagai pemenang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kembali menguatkan penegakan hukum.
Dia menyebutkan, masih banyak kasus mandek korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang merupakan cerminan buruk penegakan hukum di dua institusi tersebut.
Selama ini dinilai kejaksaan dan kepolisian seperti tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi. Apabila melihat fenomena tersebut, maka salah satu tugas Presiden Jokowi menguatkan penegakan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan masyarakat.
Selain itu, Presiden Jokowi harus menjadi panglima dan memastikan penegakan hukum di dua institusi tersebut berjalan dengan baik dalam hal penuntasan semua kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Salah satu contoh konkret dalam konteks di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus Novel Baswedan yang tidak kunjung diselesaikan pengusutannya selama ini, padahal kasusnya sudah berjalan tahunan.
Selain itu, lembaga yang fokus dalam penanganan kasus korupsi itu juga menyikapi secara kritis terkait proses rekrutmen calon pimpinan KPK yang akan datang agar memilih "orang bersih" sebagai jaminan penegakan hukum di mata masyarakat.
Jokowi sebagai presiden juga harus bisa memastikan orang yang terpilih nanti adalah orang yang berpihak pada visi dan misi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memiliki integritas, tidak mempunyai "conflict of interest" dengan kerja-kerja KPK.
Selain itu, dia sangat berharap orang yang terpilih nantinya bukan sebagai pihak yang ingin melemahkan kerja-kerja KPK utamanya sektor pencegahan korupsi.
Jokowi harus memastikan komitmennya untuk menjalankan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan korupsi di semua level pemerintahan, baik pusat hingga ke daerah selama pemerintahannya lima tahun ke depan.
Sejumlah akademisi di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan sumbang saran positif untuk pembangunan Indonesia kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) usai penetapan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Kontitusi (MK) Jakarta.
Sementara dari sisi upaya rekonsiliasi, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin mengatakan, sebaiknya Jokowi memberikan ruang atau tetap membuka diri kepada lawan politik atau partai pendukung Prabowo-Sandi untuk ikut bersama membangun Indonesia sebagai bagian upaya rekonsiliasi nasional.
Selain upaya rekonsiliasi, Jokowi-Amin musti melakukan konsolidasi kepada seluruh partai pendukung untuk memastikan soliditas dalam mengawal pemerintahan lima tahun selanjutnya.
Tidak hanya itu, Jokowi-Amin segera menyusun program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam merespons berbagai krisis ekonomi serta masalah lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok hidup masyarakat bawah.
Alasannya, stabilitas ekonomi dan politik, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lainnya sangat dibutuhkan masyarakat yang tentunya mengacu pada janji-janji politik dan visi misi kepemimpinan kabinet baru.
Sementara poin lainnya, menyeleksi dan menyiapkan putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi menteri sesuai keahlian dan kebutuhan serta mengedepankan kemampuan profesionalisme.
Sedangkan poin terakhir, segera membuat program 100 hari ke depan yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang mampu menjawab visi-misi yang telah dijanjikan, termasuk program yang sifatnya ketahanan pangan dan ketahanan politik keamanan bangsa.
Hal senada disampaikan akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sakka Pati. Menurut dia, masyarakat patut bersyukur atas berjalan proses demokrasi yang konstitusional dalam pemilihan presiden.
Penetapan MK yang memenangkan Jokowi-Maruf Amin adalah kemenangan rakyat. Begitu pula dengan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU harus dihormati dan didukung. Kini tidak ada lagi istilah kosong satu atau kosong dua, yang ada mari bersatu untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
