Wiranto instruksikan Dewan Ketahanan Nasional sosialisasikan penanganan ancaman

id Menkopolhukam Wiranto, ketahanan nasional, ancaman nasional

Menkopolhukam, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, melantik Laksamana Madya TNI Achmad Jamaludin menjadi sekretaris jenderal Dewan Ketahanan Nasional menggantikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Ruang Parikesit, Gedung Utama Kemenkopolhukan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Terutama bela negara, ada beberapa versi pandangan masyarakat. Seakan-akan hanya ancaman militer saja, padahal banyak ancaman lain sekarang muncul yang masuk dalam dimensi kehidupan masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, menginstruksikan Dewan Ketahanan Nasional untuk menyosialisasikan bentuk penanganan terhadap ancaman nasional kepada masyarakat.

"Terutama bela negara, ada beberapa versi pandangan masyarakat. Seakan-akan hanya ancaman militer saja, padahal banyak ancaman lain sekarang muncul yang masuk dalam dimensi kehidupan masyarakat," kata Wiranto.

Hal itu disampaikan diausai melantik Laksamana Madya TNI Achmad Jamaludin menjadi sekretaris jenderal Dewan Ketahanan Nasional menggantikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Agenda pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Parikesit, Gedung Utama Kemenkopolhukan, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Juga baca: Kepala BNPB minta peneliti kembangkan sistem kesiapsiagaan bencana

Juga baca: Kepala BNPB: Sungai Citarum pernah dibagi menjadi 22 sektor

Juga baca: Papua berharap sosialisasi program bela negara lebih digencarkan

Kepada wartawan, Wiranto menyebut ancaman pada sektor ekonomi, pangan, terorisme, narkotika, ilegal fishing, hingga human trafficking sebagai bentuk ancaman baru di Indonesia, selain dari ancaman militer.

"Wantannas bisa menjabarkan ancaman apa dan cara penanggulangannya bagaimana, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dan sistem bela negara yang harus dipahami masyarakat," katanya.

Dikatakan Wiranto mutasi jabatan tersebut adalah hal wajar dikarenakan dua pejabat baru itu dianggap telah memiliki pemahaman yang matang terhadap tugas dan pokok fungsi kerja masing-masing.

Rotasi jabatan tersebut, kata Wiranto, telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang, baik dari internal institusi maupun pandangan Presiden Joko Widodo.

"Jamaludin ada di Kemenkopolhukam sudah lama. Dia paham mengenai arah dan tugas mutakhir yang harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya Jamaludin diketahui bertugas sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam. Sedangkan Monardo dinilai Wiranto memiliki kemampuan serta pengalaman dalam menangani bencana alam yang terjadi di Indonesia.

"Pergantian sekarang tepat, karena kesinambungan bisa cepat terbangun. yang ganti ini sudah paham betul untuk menyambung yang digantikan," katanya.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar