Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama instansi terkait bertekad mengoptimalkan dua sektor yakni transportasi dan bantuan sosial dalam menggenjot transaksi secara elektronik.
"Setelah pemerintah menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan transaksi elektronik, maka BI memfokuskan dua sektor tersebut untuk menggenjot transaksi secara elektronik," kata Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional Sistem Pembayaran BI Sulsel Maudy Halim di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Dia mengatakan sistem elektronik dinilai efisien dan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, dan mendukung transparansi keuangan pemerintah.
Tak heran jika dari hasil survei tergambar bahwa semakin tinggi transaksi secara elektronik pada suatu negara, makin semakin tinggi pula tingkat trasparansinya dan praktik korupsi makin rendah.
Sementara sebaliknya, lanjut dia, jika semakin tinggi transaksi menggunakan uang tunai, maka ada kecenderung tingkat korupsi juga tinggi akibat transparansi keuangan yang rendah.
Maudy menjelaskan pada 2019 transaksi eletronifikasi akan terus ditingkatkan sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong keuangan inklusif yang ditargetkan tercapai 75 persen melalui sejumlah strategi yang sudah disiapkan
Dari dua sektor yang digenjot dalam melakukan transaksi secara elektronik itu, khusus jenis bantuan sosial yang telah menggunakan uang nontunai sejak 2016 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Rastra atau beras sejahtera.
Berdasarkan data BI diketahui dari 33 provinsi di Indonesia, tercatat 198 pemerintah kabupaten dan 65 kota sudah memiliki aturan terkait dengan transaksi elektronik pemerintah daerah. Melalui transaksi elektronik itu diyakini mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1 persen.
Sebagai gambaran, di Sulawesi Selatan pertumbuhan transaksi elektronik cukup signifikan. Khusus di Kota Makassar sudah memiliki sejumlah program dengan memanfaatkan transaksi secara elektronik seperti e-budgeting dan e-parking.
Berita Terkait
Korlantas Polri uji coba kirim surat tilang melalui aplikasi WhatsApp
Sabtu, 4 Mei 2024 7:30 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
Pemkot Makassar menerima sertifikat elektronik dari Menteri AHY
Minggu, 28 April 2024 22:58 Wib
Pengajuan kasasi dan PK di MA secara elektronik diberlakukan mulai 1 Mei 2024
Minggu, 28 April 2024 13:17 Wib
Kemenkumham : Masyarakat bisa urus paspor elektronik di seluruh kantor imigrasi
Sabtu, 6 April 2024 20:20 Wib
Pemkab Pangkep sosialisasi penerapan tanda tangan elektronik
Senin, 25 Maret 2024 22:10 Wib
Sulbar merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE setiap OPD
Sabtu, 16 Maret 2024 13:19 Wib
Dinkes Sulbar dorong transformasi digital kesehatan lewat RME
Senin, 11 Maret 2024 21:31 Wib