Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, pihaknya komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar untuk penyempurnaan laporan keuangan.
"Dari hasil pemantauan BPK, ada beberapa item yang masih perlu penyempurnaan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Tindak lanjut ini berkaitan dengan hasil temuan yang lalu dan harus kami selesaikan," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Jumat.
Menurut Edi, atas temuan itu, kendala yang pihaknya hadapi adalah dikarenakan berkaitan dengan permasalahan hukum, baik yang masih berlangsung atau yang sudah inkrah. "Kalau masalah administrasi, saya yakin bisa kita selesaikan," sebutnya.
Terkait dengan persoalan hukum dan pengembalian kerugian daerah, diakuinya belum bisa tercapai 100 persen. Terutama tindak lanjut rekomendasi yang harus disampaikan ke BPK. "Sebelum 60 hari harus selesai, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak BPK agar rekomendasi ini bisa diselesaikan secepatnya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan, pihaknya setiap tahun melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (pemda). Pemeriksaan tersebut juga mencakup pemeriksaan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja.
"Dari pemeriksaan-pemeriksaan itu ada rekomendasi yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan pemda wajib menindaklanjuti rekomendasi itu," katanya.
Joko menambahkan ada empat kategori rekomendasi, pertama, rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan, kedua, sudah ditindaklanjuti namun belum selesai atau belum sesuai, ketiga, tidak atau belum ditindaklanjuti, dan keempat, tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
"Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, ada akumulasi temuan atau akumulasi rekomendasi yang kita berikan," katanya.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
TP PKK Selayar dan OJK berbagi tip mengatur keuangan rumah tangga
Rabu, 1 Mei 2024 17:25 Wib
DPRD Wajo bahas perubahan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 1 Mei 2024 9:59 Wib
Bupati Wajo mengajukan Ranperda pengelola keuangan daerah ke DPRD
Selasa, 30 April 2024 19:55 Wib
OJK dorong penguatan peran profesi tingkatkan tata kelola IJK
Minggu, 28 April 2024 0:00 Wib
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Kompany jengkel saat bahas kondisi keuangan Burnley jelang hadapi Everton
Jumat, 5 April 2024 6:44 Wib