Mamuju (ANTARA) - Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan dapat menumbuhkan sifat nasionalisme dan patriotisme di pondok pesantren, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat H Muflih B Fattah.
"Dengan kehadiran KIP, diharapkan pimpinan pondok pesantren dapat mengakomodir kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah dan menunjang tumbuhnya sifat nasionalisme dan patriotisme di pondok pesantren," kata Muflih, pada Pembinaan Penguna KIP tingkat kabupaten di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Selasa.
"Peran pimpinan pondok pesantren memiliki kewenangan dalam mencegah adanya citra bahwa pesantren tempat munculnya pemahaman ekstremisme dan radikalisme," tambahnya.
Penggunaan KIP, kata Muflih, merupakan tindak lanjut program Nawacita Presiden Joko Widodo, untuk membantu siswa-siswi yang kurang mampu, bukan hanya di sekolah umum dan Madrasah, tetapi juga di pondok-pondok pesantren.
"Perlunya pembinaan penggunaan KIP sesuai aturan/regulasi yang berlaku agar tidak keliru dalam penggunaannya serta tepat sasaran dalam penggunaan-penggunaan dana tersebut," ujar Muflih.
Ia berharap adanya komitmen peserta untuk melaksanakan program ini, agar berjalan lancar sesuai peraturan yang berlaku sehingga semua manfaat dapat dirasakan oleh seluruh siswa/siswi dan santri/santriwati yang akan menerima KIP.
Ia juga meminta seluruh Kepala Seksi di jajaran Bidang Pendidikan dan Keagamaan Isalam Kanwil Kemenag Sulbar untuk mengawal serta memonitoring dengan terjun langsung dan melihat bagaimana agar program tersebut tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat jumlah.
Kepada pengelola pondok pesantren, Kakanwil Kemenag Sulbar itu mengimbau agar selalu mengacu kepada regulasi sesuai peraturan yang berlaku serta standar Operasional prosedur yang ada dan selalu lebih berhati-hati dalam mengelola dana menuju zona integritas serta wilayah bebas korupsi.
"Mari kelola program ini dengan mengawal secara bersama-sama agar program untuk pemerataan kemajuan pendidikan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah," tutur Muflih.
Dalam kesempatan itu Muflih juga mengharapkan agar kinerja harus di tingkatkan, jangan ada penundaan apabila dana serta sarana dan prasarana, harus segera ditindaklanjuti serta didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
"Tentunya, diawali dengan perencanaan, pendataan, serta koordinasi yang baik antara stake holder dan pihak-pihak terkait agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Kemudian evaluasi yang baik agar celah kekurangan yang muncul dan berpotensi menggangu kelancaran pelaksanaan tidak terjadi lagi ditahun berikutnya,"ujarnya.
Sementara, untuk mengatasi permasalahan yang dialami pengasuh dalam pengembangan pondok pesantren, Kakanwil berpesan agar pimpinan/pengelola lebih proaktif dalam mencari dan berkoordinasi dengan pemangku amanah.
"Pondok pesantren merupakan benteng pertahanan kita, diharapkan dapat melahirkan santri dan santri wati yang cerdas dalam intelektual, spiritual dan Sosial sebagai kelebihan yang dimiliki santri-santriwati yang ada di pondok pesantren. Untuk itu pengelola diharapkan dapat mengelola dan menjadi magnet bagi masyarakat serta umat sekitar wilayah ponpes tersebut," kata Muflih.
Berita Terkait
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib
Pamuji Raharja Jabat Kepala Kanwil Kemenkuham Sulbar
Selasa, 30 April 2024 19:14 Wib