Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait permasalahan usulan revisi Undang-Undang KPK (UU KPK).
"Surat sudah dikirimkan ke Pak Presiden, mudah-mudah dibaca, direnungkan untuk mengambil kebijakan," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berorasi dalam acara #SaveKPK soal calon pimpinan KPK bermasalah dan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, kata dia, lima pimpinan termasuk dirinya telah menandatangani surat tersebut.
"Hari ini, pimpinan baru menandatangani surat. Saya juga baru tanda tangani, lima pimpinan sudah tanda tangani," ucap Saut.
Dalam orasinya itu, Saut juga menyinggung soal sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK ke depan.
"Sembilan poin itu penting? Tidak penting, tidak terkait dengan Undang-Undang yang sudah kita ratifikasi tahun 2006, tolong itu dicatat," kata Saut di hadapan pegawai KPK dan aktivis antikorupsi yang juga mengikuti acara tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan terdapat sembilan persoalan di draf Rancangan Undang-Undang KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
"Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," ucap Agus.
Terkait hal itu, kata Agus, KPK pun menolak revisi UU KPK tersebut.
"Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," kata Agus.
Berita Terkait
Saut Situmorang penuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli
Selasa, 17 Oktober 2023 12:24 Wib
Polisi memanggil Saut Situmorang soal pemerasan mantan Mentan SYL
Selasa, 17 Oktober 2023 9:37 Wib
Ketum Projo: Jokowi tidak pernah arahkan Projo dukung Prabowo
Senin, 16 Oktober 2023 1:02 Wib
ATI belum merespons surat WBC yang tak mengakui kemenangan Tibo Monabesa
Jumat, 18 Maret 2022 16:50 Wib
Saut Situmorang tanggapi kabar puluhan pegawai KPK tidak lolos tes ASN
Selasa, 4 Mei 2021 15:39 Wib
Saut Situmorang harapkan Dewas KPK diisi figur berintegritas
Selasa, 10 Desember 2019 20:08 Wib
KPK jelaskan kronologi operasi tangkap tangan kasus suap impor ikan
Selasa, 24 September 2019 22:25 Wib
KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
Rabu, 28 Agustus 2019 17:16 Wib