Jakarta (ANTARA) - Tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi mengatakan Presiden Joko Widodo harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah, dengan memproses permasalahan HAM yang terjadi selama ini di Bumi Cenderawasih.
"Kita mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua," ujar Freddy di Jakarta, Sabtu.
Freddy mengatakan banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior.
Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.
"Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti," ucap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Terkait tentang adanya demo anarkis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar Pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog.
Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.
Freddy berharap Pemerintah dapat mengakomodir seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua.
"Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apapun dia hasilnya harus disampaikan kepada presiden," ucap dia.
Lebih lanjut Freddy juga mengatakan Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus.
Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.
"Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban," ujar Freddy.
Berita Terkait
Kapendam : Patroli Yonif 527/BY ditembak OPM di Bibida Papua Tengah
Kamis, 2 Mei 2024 11:21 Wib
OPM menyerang Polsek Homeyo akibatkan seorang warga sipil tewas
Selasa, 30 April 2024 15:48 Wib
Kapolres Yahukimo: Bripda OB ditemukan tewas akibat dianiaya OTK
Selasa, 16 April 2024 13:35 Wib
Polda Papua Barat dan TNI AL berkolborasi selidiki kasus bentrok oknum TNI AL-Brimob
Senin, 15 April 2024 18:57 Wib
TNI dan Polri minta maaf kepada masyarakat terkait bentrok di Sorong
Senin, 15 April 2024 11:10 Wib
KSAL : Perselisihan anggota TNI dan Brimob di Sorong telah berakhir damai
Senin, 15 April 2024 6:15 Wib
Panglima TNI : KKB di Papua kembali disebut OPM
Kamis, 11 April 2024 5:00 Wib
BMKG : Gempa magnitudo 6,1 di Ransiki Manokwari Selatan tidak berpotensi tsunami
Selasa, 9 April 2024 9:32 Wib