Wagub: Inspektorat harus berperan sebagai konsultan dan katalis

id Antara Sulsel

Wagub: Inspektorat harus berperan sebagai konsultan dan katalis

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (tiga kiri) saat hadir pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2019 di Jawa Tengah, Rabu,(25/9). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

Inspektorat sekarang harus bisa berperan sebagai konsultan dan sebagai katalis. Sebagai konsultan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumber daya organisasi
Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Inspektorat saat ini sudah seharusnya bisa berperan ganda sebagai konsultan sekaligus katalis atau fasilitator

“Inspektorat sekarang harus bisa berperan sebagai konsultan dan sebagai katalis. Sebagai konsultan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumber daya organisasi," katanya, saat hadir pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2019 di Jawa Tengah, Rabu.

Inspektorat kata Wagub, harus tetap menjaga profesionalitas, Integritas dalam bahasa lain perlu penguatan fungsi Inspektorat.

Sedangkan sebagai katalis, kata dia, berperan sebagai fasilitator yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menyampaikan, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran wakil gubernur se- Indonesia.

Kegiatan ini merupakan sebuah wujud dari Sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya.

"Secara khusus, kami mengapresiasi kepada wakil kepala daerah, kehadiran saudara merupakan aktualisasi dari amanat kepada wakil kepala daerah dalam hal pengawasan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan tata kelola yang baik adalah efektivitas pengawasan Internal.

Sehingga lanjut dia, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu tujuan dalam menghadapi tantangan baik secara kuantitas dan kualitas.

"Dari 542 pemerintah daerah, baru 28 daerah yang telah menerapkan praktek profesionalitas yang menjadi salah satu syarat untuk keluar dari permasalahan itu adalah profesional. Semangat dari tema rakor ini menghadirkan Inspektorat Daerah yang profesional, apik yang mampu mencegah terjadinya permasalahan," katanya.

Upaya yang harus dilakukan seharusnya mampu memberikan efek cegah yang difokuskan kepada aksi strategi nasional di dalam pencegahan korupsi berupa sektor perizinan dan tata kelola, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi, tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri ini mengangkat tema 'SDM Pengawasan Unggul Cegah Korupsi'.

Terdapat tiga poin yang ingin dicapai dalam rapat kordinasi ini, yaitu koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintan daerah, pemuktahiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi.

Pada kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada lima daerah kinerja terbaik tahun 2019 dengan sistem inovasi dan pelayanan di masing-masing provinsi.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta para wakil gubernur dan wakil bupati.wali kota se-Indonesia.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar