Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyiapkan sanksi bagi kepala sekolah di wilayah itu yang mengizinkan siswa melakukan demonstrasi menolak RKUHP dan Revisi UU KPK.
Nurdin Abdullah di Makassar, Minggu, mengatakan sudah menjadi tugas dari para kepala sekolah agar dapat menjaga anak didik tetap melaksanakan proses belajar-mengajar seperti biasa.
"Kita sudah sampaikan kepada kepala sekolah, pasti kita akan berikan sanksi. Untuk sanksi tentunya kita berikan kepada kepala sekolahnya," ujar dia.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menjelaskan, siswa tugasnya belajar dan tentunya itu harus menjadi fokus bagi pihak sekolah agar bisa melakukannya.
Ia juga meminta agar para sekolah di daerah itu maju membahu dan merapatkan barisan untuk menjamin proses belajar-mengajar di sekolah masing-masing dapat berjalan secara normal.
"Itu tugas kepala sekolah untuk menjaga anak-anak didiknya.apa kepentingan mereka (pelajar ikut-ikutan berdemo). Anak-anak kita harus benar-benar belajar," katanya.
Nurdin Abdullah telah mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah di Makassar dalam upaya meredam aksi demonstrasi yang sudah berlangsung sepekan terakhir ini.
Nurdin Abdullah sekaligus berharap kepada seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar bisa mengundang seluruh mahasiswa dan pelajar membedah isi Revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Berita Terkait
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Pemilu 2024 dan UU terkait "amicus curiae"
Sabtu, 20 April 2024 17:29 Wib
KPU optimistis Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan UU
Rabu, 17 April 2024 16:11 Wib
Apdesi Maros dan Gowa sambut positif pengesahan UU Desa
Sabtu, 30 Maret 2024 17:44 Wib
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib
MK mengabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Kamis, 21 Maret 2024 2:50 Wib